Sukseskan Program Kartu Identitas Anak, KNPI Sampang Bakal Launching Gerakan 10.000 KIA

Ketu TP PKK Sampang, Hj Mimin Slamet Junaidi saat memberikan sambutan pada acara FGD yang digelar KNPI Sampang, Jum'at (10/8). (AW/MI)

maduraindepth.com – Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Sampang sukses mengadakan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka mensukseskan program kartu identitas anak (KIA). Rencananya, kegiatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan program 10.000 kartu identitas anak.

Ketua KNPI Sampang Laili Dwi Desiyanti mengungkapkan, FGD tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya kartu identitas anak. Menurut dia, salah satu gunanya adalah untuk menjamin hak-hak konstitusional anak di Kabupaten Sampang.

“Alhamdulillah acaranya berjalan lancar. Pihak-pihak terkait juga sudah sepakat membuat MoU untuk mendukung gerakan 10.000 kartu identitas anak sampai batas waktu akhir 2019,” ungkapnya, Jum’at (10/8).

Rencananya, kata Laili, gerakan sadar KIA akan resmi dilaunching pada akhir bulan ini. Sebagai iconnya adalah ketua TP PKK, yakni Hj. Mimin Slamet Junaidi. Program ini jelas dia nantinya akan lebih fokus pada anak usia 0-5 tahun.

“Untuk langkah awal kami masih fokus di wilayah Kota Sampang,” jelasnya.

Edi Subinto, Kabid PIAK dan PD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Sampang mengapresiasi kegiatan ini. Menurut dia, program yang digagas oleh KNPI ini sangat membantu pihaknya dalam mensukseskan program serapan kepemilikan kartu identitas anak (KIA) di Sampang.

“Tahun ini sendiri kami sudah memiliki 27.000 keping kartu identitas anak. Sementara serapannya masih sekitar 600-700 keping,” jelas Edi kepada maduraindepth.com usai acara.

Baca juga:  Pembuatan KIA di Sampang Meningkat, Ini Manfaatnya

Kegiatan yang digelar di aula PKK Sampang tersebut bekerjasama dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama (Lakpesdam NU) Sampang.

Hadir dalam kesempatan itu ketua TP PKK Kabupaten Sampang, Hj Mimin Slamet Junaidi, Disdik, Kemenag, Disporabudpar, Dispendukcapil dan perwakilan ormas dan OKP. (AW/AJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

banner auto