maduraindepth.com – Ikatan Kepala Desa (Ikasa) Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, meminta tiga hal penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang menyasar warga desa dalam program peningkatan protokol kesehatan Covid-19.
Sekretaris Ikasa Kecamatan Pasean Qamaruddin mengatakan, tiga hal tersebut merupakan permintaan untuk mengawal DBHCHT tepat sasaran dan program yang dijalankan sesuai dengan tujuan.
Pertama, kata Qamar, Ikasa meminta pemerintah untuk memberikan pelayanan edukasi tentang Covid-19. Diantaranya, banyak warga desa tidak mengetahui fungsi dan manfaat menggunakan masker, mencuci tangan, dan bahaya berkerumun.
Kedua, meminta pemerintah agar sosialisasi melalui pendekatan persuasif yang lebih mengedepankan emosional, sehingga program pemerintah di desa tidak berjalan percuma.
“Yang perlu dipahami pemerintah adalah, di bawah sebenarnya masih banyak yang kurang tahu tentang wabah Covid-19, dari itu pemerintah juga tidak boleh asal memaksa, mereka harus dijinakkan dulu dengan diberi pemahaman yang matang,” kata Kepala Desa Sana Daja ituitu, Senin (6/9).
Ketiga, lanjut Qamar, Ikasa meminta agar program ini bisa berjalan secara transparan. Desa yang jadi sasaran berhak diberi tahu laporan dan perkembangannya. Setelah itu bisa, desa dengan tingkat protokol kesehatan tinggi bisa diberi reward meski hanya sekedar apresiasi biasa dari pemerintah setempat.
Sebelumnya, Sekretaris DPMD Pamekasan Muhammad Jasin menyampaikan, instansi di bawah pimpinannya diakui mendapatkan program DBHCHT tahun 2021 senilai Rp 400 juta. Hal tersebut akan fokus pada pemulihan kesehatan dalam peningkatan protokol kesehatan di tingkat desa.
“Sekarang kondisinya memang kan masih pandemi Covid-19, anggaran DBHCHT itu kita fokuskan ke peningkatan protokol di desa,” kata Mohammad Jasin.
Jasin mengungkapkan, sosialisasi protokol di tingkat desa maksudnya memberikan pemahaman dan kesadaran kepada warga desa akan pentingnya menjaga protokol selama pandemi Covid-19. Saat ini, jelas Jasin, sosialisasi tersebut sudah digelar dan dilaksanakan.
“Tapi desa yang dapat sasaran dari program ini bukan desa yang sedang ikut pemilihan kepala desa serentak,” ungkap Mantan Camat Waru tersebut. (Ruk/AW)
