maduraindepth.com – Puncak musim kemarau di Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur tahun ini diprediksi terjadi pada awal Agustus sampai Oktober mendatang. Namun hingga saat ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat belum memetakan jumlah kecamatan yang akan mengalami kekeringan atau krisis air bersih.
Berdasar catatan BPBD Sampang, pada 2020 lalu terdapat sebelas kecamatan yang mengalami kekeringan atau krisis air bersih. Baik kekeringan dalam tingkat sedang, menengah dan kritis.
Kepala Seksi (Kasi) Kedaruratan dan Logistik BPBD Sampang Moh. Imam mengkonfirmasi, saat ini pihaknya tengah berkoordinasi dengan para camat di Kota Bahari untuk mendata jumlah kecamatan dan desa terdampak kekeringan pada musim ini. Data kecamatan dan atau desa terdampak kekeringan akan disampaikan jika pihaknya sudah mengantongi laporan dari 14 kecamatan di Kabupaten Sampang.
“Belum dipastikan, karena masih dilakukan rapat koordinasi bersama camat,” ujar Moh. Imam beberapa waktu lalu.
Kendati demikian, untuk mengatasi kekeringan ini pihaknya berjanji akan menggandeng sejumlah pihak dalam pendistribusian air bersih ke daerah-daerah terdampak. Seperti berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dan bekerjasama dengan PDAM Trunojoyo dan pihak ketiga dalam penyediaan armada.
“Kami tidak bisa sendirian, apalagi jumlah armada kami terbatas. Jadi perlu kerjasama dengan PDAM Sampang,” ucapnya.
Baca juga:
- Pemberangkatan Haji 2021 Batal, Ini Keterangan Kemenag Sampang
- JPU Minta Hakim Tolak Eksepsi Terdakwa Pemalsuan Dokumen KCM
- Bupati Bangkalan Dukung Pembangunan Zona Integritas FKIS UTM
- Terbaru, 17 Warga Sumenep Dinyatakan Positif Covid-19
Menanggapi hal itu, Direktur Utama PDAM Trunojoyo Sampang melalui Sekretaris PDAM Yazid Solihin menyampaikan bahwa pihaknya bersedia bekerjasama dengan BPDB Sampang dalam hal penyediaan armada. “Ini salah satu bentuk tanggungjawab dan peningkatan pelayanan pada masyarakat,” katanya saat dikonfirmasi, Jumat (4/6) pagi.
Namun sebelum hal itu dilakukan, pihaknya masih menunggu rapat koordinasi dengan BPBD soal data kecamatan dan desa yang dianggap perlu mendapatkan bantuan air bersih saat musim kemarau tiba.
“Tunggu data, sehingga jumlah armada dan anggaran yang nantinya digunakan berapa,” jelasnya.
Yazid menegaskan,pihaknya tidak menampik bahwa jumlah tangki yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah desa yang ada. Makanya hal ini perlu kerjasama dengan pihak ketiga yang ada di setiap kecamatan dan desa.
“Misalkan Kecamatan Ketapang di situ ada yang punya truk tangki, kami ajak untuk kerjasama,” pungkasnya. (Alim/MH)
