9 Rekomendasi Panja Terhadap LHP BPK RI Tahun 2020 dalam Rapat Paripurna DPRD Sampang

Sampang
Dari kiri Wakil Bupati Sampang, Bupati Sampang, Ketua DPRD Sampang, Wakil Ketua I, II, dan III DPRD Sampang saat rapat paripurna DPRD Sampang. (FOTO: Alimuddin/MI)

maduraindepth.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sampang menggelar rapat paripurna penyampaian hasil rekomendasi Panja terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Tahun 2020 dan Nota penjelasan Bupati Sampang atas 6 raperda usulan, Kamis (17/6).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sampang, Fadhol didampingi oleh wakil ketua I, II, dan III. Serta dihadiri langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Sampang serta semua unsur Forkopimda dan dari masing masing Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).


Ketua DPRD Kabupaten Sampang, Fadol mengatakan bahwa Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Sampang bersama semua OPD sudah membahas tentang pengesahan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020.

“Rapat paripurna kali ini yakni penyampaian hasil rekomendasi Panitia Kerja (Panja) terhadap LHP BPK RI tahun 2020 dan Nota penjelasan Bupati Sampang atas enam raperda usulan,” ujarnya di Aula Gedung Graha DPRD Sampang.

Sedangkan pembacaan naskah hasil rekomendasi Panja terhadap LHP BPK RI Tahun 2020, disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sampang Fraksi Golkar, Ubaidillah. Dia mengatakan ada beberapa temuan oleh BPK RI melalui provinsi adanya ketidakwajaran dalam laporan hasil pemeriksaan.

“Bukan soal salah atau benar, ini menjadi catatan sendiri bagi OPD Pemkab Sampang guna mengevaluasi ketidakwajaran itu untuk kebaikan bersama,” ujarnya.

Baca juga:  Tingkatkan Kualitas Madrasah, PGMI Pulau Mandangin Gelar Proker

Kendati demikian pihaknya bersama anggota DPRD lainnya merasa bersyukur karena mulai 2014 sampai 2017 Kabupaten Sampang hattrik mendapatkan penghargaan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI.

“Alhamdulillah semenjak kepemimpinan H. Slamet Junaidi dan H. Abdullah Hidayat, Sampang mendapatkan WTP secara berturut-turut,” ungkapnya.

Menurutnya prestasi tersebut harus dipertahankan. Untuk OPD yang masih ada temuan harus segera dirubah dan melakukan perombakan. Sedangkan untuk OPD yang masih bagus tetap dipertahankan.

“Segera berbenah untuk menuju Sampang hebat bermartabat,” ucapnya.

Berikut beberapa hasil yang direkomendasikan oleh tim Panja terdapat beberapa hal sebagai berikut:

1. Rekomendasi terhadap RSUD Mohammad Zayn Sampang

Dalam menghindari kesalahan administrasi di neraca keuangan. Ia menganggap laporan keuangan yang tidak jelas sehingga ada temuan dari BSI soal laporan yang tidak jelas, akibat ketidakpahaman dalam menyusun dan melaporkan neraca keuangannya.

“Maka RSUD Mohammad Zayn wajib melakukan evaluasi manajemen keuangannya,” tegasnya.

2. Rekomendasi terhadap Dinas Kesehatan Sampang

Sebagai tanggungjawab mengurus kesehatan harus tetap mengontrol dalam menjalankan administrasi soal laporan keuangan.

“Melakukan inventarisasi aset di seluruh Puskesmas di desa, guna memastikan aset barang untuk didistribusikan dengan baik. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.

3. Rekomendasi terhadap Dinas Pendidikan

Sebagai tugas teknis berkaitan dengan dana hibah para pengajar guru diniyah dan guru swasta, dana yang bersumber dari APBD provinsi Jawa Timur, dan APBD Kabupaten Sampang, serta pelaksanaan BUP PAUD hendaknya diperbaiki dalam klausul sanksi dalam LPHB dana hibah.