maduraindepth.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menegaskan komitmennya memperkuat efisiensi anggaran dan melindungi tenaga kerja lokal. Hal itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sampang pada Senin (27/10/2025) yang digelar di ruang sidang utama DPRD setempat.
Rapat paripurna kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sampang Moh. Iqbal Fathoni bersama Iwan Effendi, serta dihadiri Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz mewakili Bupati H. Slamet Junaidi yang berhalangan hadir.
Dalam kesempatan itu, Wabup Ahmad Mahfudz menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Tiga di antaranya merupakan usulan eksekutif, yakni Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026, Barang Milik Daerah, dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD).
Sementara dua lainnya adalah inisiatif dewan, yaitu Raperda tentang Desa Wisata serta Perlindungan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Daerah.
Dalam penyampaiannya, Mahfudz menuturkan bahwa tahun anggaran 2026 diproyeksikan mengalami penurunan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar 98,7 miliar rupiah. Kondisi itu mendorong pemerintah melakukan rasionalisasi belanja OPD hingga 15 persen, termasuk efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan pendukung lainnya.
Meski begitu, Pemkab Sampang tetap fokus pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, termasuk peningkatan perlindungan tenaga kerja daerah.
“Kami berkomitmen menjaga keseimbangan pembangunan dengan tetap memprioritaskan pelayanan publik,” tegasnya. (Poer/MH)
