maduraindepth.com – Masa jabatan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sampang berakhir pada 31 Desember 2023. Setelah itu, jabatan kepala daerah akan diisi oleh penjabat (Pj). Penjabat ini nantinya akan dipilih dari unsur Aparatur Sipil negara (ASN) dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia (RI).
Sesuai aturan, pengusulan Pj bupati datang dari tiga pihak, yakni Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sampang, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Masing-masing dapat mengusulkan tiga nama sebagai calon Pj bupati.
Abdi negara yang dapat diusulkan sebagai Pj bupati yaitu yang telah memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, minimal eselon II A. Sementara, hanya ada satu ASN di tingkat Kabupaten Sampang yang dapat diusulkan sebagai Pj Bupati, yakni Sekretaris Daerah (Sekda) Sampang, Yuliadi Setiawan.
Ketua DPRD Sampang Fadol mengatakan, usulan Pj bupati akan datang dari fraksi. Terdapat delapan fraksi di DPRD Sampang. Jika usulan lebih dari tiga nama, maka DPRD akan melakukan voting.
Setelah itu, akan disepakati nama yang nantinya diusulkan ke Kemendagri melalui rapat paripurna. “Tidak harus tiga nama, satu nama juga boleh karena dalam undang-undang begitu. Jadi kalau usulan dari fraksi banyak nanti voting,” ucap, Kamis (22/5).
Anggota Fraksi PKB itu menambahkan, meski Sekda Sampang adalah satu-satunya ASN di tingkat kabupaten yang dapat diusulkan menjadi Pj bupati, namun hal itu tidak berarti memiliki peluang paling banyak untuk menduduki posisi itu. Sebab, posisi Pj bupati merupakan jabatan politik.
Karenanya, kata dia, mekanisme pengusulannya pun dilalui secara politis. Sehingga, belum tentu Sekda yang terpilih, bahkan belum tentu juga diusulkan. Peluang itu bergantung pada kepentingan politik. Sebab, untuk bisa masuk dalam daftar, nama yang bersangkutan harus diusulkan oleh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Sampang.
“Siapa pun yang jadi Pj bupati, meski dia seorang ASN diakui atau tidak adalah pejabat politik. Sehingga pengusulannya melalui mekanisme politis, jadi lebih kental pertimbangan politiknya,” katanya.
Diterangkan, pengusulan Pj bupati oleh DPRD Sampang dilakukan setelah lembaga legislatif menggelar rapat paripurna tentang akhir masa jabatan (AMJ) Bupati Sampang. Setelah itu, wakil rakyat akan mulai digodok pengusulan Pj bupati antara Oktober atau November 2023 mendatang.
Sebagai ASN, Siap Diberi Amanah
Sementara, Sekdakab Sampang Yuliadi Setiyawan mengakui pengusulan Pj bupati tidak lepas dari unsur politik di DPRD sampang. Sementara, pihaknya tidak bisa memberikan komentar secara pasti jika nantinya diajukan oleh salah satu parpol.
“Saya tidak bisa berkomentar soal itu, jika ingin mendalami silahkan tanya ke masing-masing parpol,” tegasnya.
Tetapi, menurut dia, sebagai ASN, sesuai sumpah jabatan harus siap bersedia ditempatkan bertugas dimana saja. Maka, jika jabatan itu diamanahkan, dia mengaku tidak bisa menolak.
“Seorang ASN siapapun dia kalau ditempatkan atau berkerja dimana saja haru siap, justru khianat namanya kalau ada usulan serta kepercayaan ditolak, regulasi bicara seperti itu,” terangnya.
Sejauh ini, Yuliadi menegaskan, tidak ada pembicaraan dengan parpol manapun soal usulan PJ bupati. “Tidak ada, saya sebagai orang birokrasi tidak berpikir sampai ke sana. Saya hanya bekerja seperti biasa, tidak kepikiran ke arah PJ bupati itu arah politik bukan ranah saya,” ucapnya.
Yuliadi menambahkan, jika seandainya akan ada parpol yang ingin melakukan pembicaraan, pihaknya akan tetap membuka ruang. Mengingat, jabatan sekda tidak juga dikatakan sebagai semi politik. Sebab sudah berhubungan baik dengan politisi maupun parpol.
“Saya sudah biasa dengan anggota DPRD, kalau saya tolak untuk bertemu terkesan tidak baik,” tandasnya. (Alim/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
