Sarjana-sarjana Kertas

2
223
Sarjana-sarjana Kertas
Abdullah, penulis. (Istimewa)

Oleh: Abdullah*

maduraindepth.com – Beberapa bulan lalu, Wali Kota Malang, Sutiaji menyampaikan statement yang membuat hati para sarjana-sarjana muda berdebar-debar, kalang kabut dan tentu, tersipu malu. Dia mengatakan bahwa angka pengangguran di kota Malang dipenuhi oleh segerombolan muda-mudi yang sudah memindahkah tali toganya namun enggan pulang kampung.

Pernyataan tersebut jika ditafsirkan secara dangkal barangkali hanya sebuah gurauan dari Pak Wali kota, karena saking cintanya kepada sarjana muda. Tetapi, jika diartikan secara kelas kakap, artinya Anda diusir. Kenapa? Anda tidak terima? Merasa tersindir. Makanya segara pulang (Khusus yang sudah menamatkan kuliahnya). Jangan sampai Pak Sutiaji membuat satire kedua kalinya.

Jelas, Sutiaji menyinggung para mahasiswa yang sudah menamatkan studinya di kota Malang, tetapi belum pulang ke kampung halaman untuk membangun wilayahnya. Dan lagi-lagi, supaya Anda tidak menambah angka pengangguran di kota Malang. Ataupun di kota-kota pendidikan lainnya.

Menurut data yang dikeluarkan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, sekitar 8,8% dari total 7 juta pengangguran di Indonesia adalah sarjana. Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis setiap bulan Februari untuk angka pengangguran. Ketahui pada tahun 2019, lulusan Diplomat dan Perguruan Tinggi lebih banyak tidak bekerja atau membuka lapangan pekerjaan. Itu menandakan kalau Anda (Yang sudah lulus) termasuk di dalamnya.

Jika belum siap pulang kampung, minimal Anda bisa bekerja. Mengaktualisasikan sedikit ilmu yang Anda peroleh dari dunia kampus. Itu pun jika masih ada. Takutnya sudah hilang ditelan bumi.

Begitu susahnya dunia kerja. Apalagi kemampuan yang Anda miliki pas-pasan. Ditambah era sekarang, ijazah juga tidak menjadi jaminan. IPK bagus bukan sebagai patokan diterimanya bekerja di perusahaan besar.

Barangkali kalian masih ingat kasus Ryan Tumiwa, Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, tahun 2014 lalu. Dimana dia pernah datang ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menguji terhadap Pasal 344 KUHP. Ryan meminta agar diilegalkan untuk melakukan tindakan bunuh diri. Atas embel-embel ingin mengembalikan mandat kehidupannya.

Hal tersebut dia lakukan lantaran selama setahun lebih telah menjadi pengangguran sehabis lulus dari salah satu Universitas bergengsi yang ada di Indonesia. Berbicara soal nilai akademik atau Indek Prestasi Kumulatif (IPK), dia mencapai 3,32. Nilai yang Fantastis, bukan. Secara logika mahasiswa secerdas itu masih depresi dan ingin bunuh diri.

Pertanyaan kembali? Sebenarnya siapa yang salah? Negara yang tidak pernah menjamin orang-orang sehebat dia (secara akademik) atau ada suatu hal yang keliru dalam sistem pendidikan kita, atau personnya yang tidak mampu mencari jalan lain menuju kesuksesan.

Mungkin, kejadian itu adalah salah satu contoh dari sekian ribu sarjana-sarjana baru setiap tahunnya yang merasa sekolah tinggi-tinggi namun kenyataannya ijazah mereka tidak berguna.

Rhenald Kasali, guru besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia terlebih dahulu sudah melucuti hal demikian pada tulisannya yang berjudul “Sekolah Untuk Apa?”. [Terbit di Koran Sindo, 7 Juli 2011 lalu]. Dia menyinggung sebuah pola kurikulum yang memiliki sisi kebobrokan. Metode pembelajaran di sekolah-sekolah di negeri ini terlalu kognitif, dengan guru-guru yang merasa hebat jika melihat muridnya memperoleh nilai rata-rata di atas 80, begitu pun sebaliknya memandang rendah terhadap murid aktif, namun tak menguasai semua subjek.

Ditambah dengan masih susahnya seleksi, penyaringan mahasiswa baru untuk bisa masuk Universitas besar di Negeri ini. Mana lagi kongkalikong dengan orang dalam, yang semakin menyempitkan kesempatan pada mereka yang tak punya kemampuan lebih.

Kemudian dia membandingkan ketatnya seleksi masuk perguruan tinggi di Indonesia dengan di Belanda. Dimana, salah satu Universitas terkenal, Eramus begitu mudahnya menerima mahasiswa yang mendaftar dengan alasan semua warga Negara punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sehingga siapa pun yang mendaftar pasti diterima.

Lagian menurut saya, ada sebuah kekeliruan kerangka berfikir ketika proses penerimaan mahasiswa baru yang hanya mengambil mahasiswa dengan kemampuan di atas rata-rata. Sehingga berdampak kepada calon mahasiswa yang tak punya kemampuan lebih. Akhirnya, mereka pasrah, menyerah, frustasi. Harusnya, memberikan kesempatan untuk yang mempunyai kecerdasan rendah supaya bisa bersaing.

Kalau kita bisa bercermin terhadap Negara Selandia Baru, sekolah-sekolah di sana sangat melarang menerima siswa yang bernilai akademik tinggi. Karena akan menimbulkan guncangan karakter tentang sebuah sifat superioritas, arogansi, dan kurangnya empati.

Rhenald Kasali juga berkomentar, bukan persoalan siapa lebih pintar dengan IPK bagus? Tetapi siapa lebih siap bertempur pada kehidupan sesungguhnya.

Bukan juga seutuhnya semerta-merta menyalahkan pendidikan. Hanya saja, barangkali Anda sendiri yang terlalu kaku, penakut, sehingga selalu mencari titik aman -tidak bisa mengendalikan bangku pengemudi- menumpang. Akhirnya, Anda hanya tercetak sebagai seorang kedua. Takut mengambil keputusan. Bagaimana gambaran seorang pengemudi, ia berani menanggung semua nyawa penumpangnya. Punya peran ganda. Tetapi dengan begitu seorang pengemudi punya keahlian kapan ia mesti menyalip, dan kapan mesti berhenti- keputusan.

Saya mengira, ketika Anda tidak mampu membawa diri untuk dunia sesungguhnya, itu karen