maduraindepth.com – Pandemi Covid-19 berdampak kepada banyak sektor. Termasuk pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau TKI ke kampung halaman di Kabupaten Sampang.
Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Sampang mencatat ada sebanyak 4.345 PMI yang pulang ke kampung halaman. Faktor utama penyebab pulangnya ribuan PMI ke kampung halaman adalah dampak pandemi Covid-19.
DPMTSP dan Naker Sampang mengklaim, kepulangan ribuan TKI tersebut mempengaruhi kenaikan angka pengangguran di Kota Bahari. Pelatihan kerja dinilai efektif untuk mengatasi naiknya angka pengangguran.
Dari ribuan PMI yang pulang itu faktor utama penyebabnya adalah akibat pandemi Covid-19 sejak akhir 2019 yang merambat ke penjuru dunia, sehingga diprediksi mempengaruhi angka kenaikan pengangguran di Sampang.
Kepala Bidang (Kabid) Penempatan Tenaga Kerja dan Pengembangan DPMPTSP dan Naker Sampang, Agus Sumarso mengatakan, pelatihan kerja akan dilaksanakan pada awal tahun ini.
“Pelatihan kerja di tahun ini ada dengan menggunakan APBD dan terdapat tujuh angkatan atau pelatihan,” ujar Agus Sumarso, Senin (24/1).
Agus menganggap, pelatihan kerja yang dilaksanakan pada tahun ini bisa mengurangi angka pengangguran. Di sisi lain, pelatihan juga bertujuan untuk menampung PMI yang dipulangkan pada tahun 2021 dan kelompok penyintas mantan penganut Syiah.
“Kami sudah koordinasi bersama pemerintah daerah untuk segera melakukan pelatihan kerja, baik untuk PMI, mantan penganut Syiah maupun masyarakat miskin lainnya,” ungkapnya.
Pelatihan kerja itu dijadwalkan pada bulan Februari dan Maret 2022. “Kami akan data lagi dengan melibatkan dinas terkait, sehingga bisa tepat sasaran,” tandasnya.
Pihaknya akan melibatkan instansi lainnya dalam program pelatihan kerja tersebut. Jumlah peserta dan ragam kelompok menjadi alasan pelibatan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
“Dari satu angkatan ada 18 orang berarti kalau dikali tujuh angkatan jumlahnya sebanyak 128 orang, masih jauh dibandingkan angka PMI yang pulang,” ungkapnya.
Sementara masyarakat yang tidak kebagian dalam pelatihan itu, kata Agus, sesuai hasil koordinasi bersama pemerintah daerah akan memberikan ruang kepada instansi atau lembaga lain untuk membuka pelatihan pemberdayaan.
“Baik di bidang perikanan, pertanian, sosial, perdagangan dan koperasi itu bisa dilibatkan untuk sama-sama menangani PMI,” jelasnya. (Alim/MH)
