Malu dan Aib, Tantangan Penyandang Disabilitas Sampang Akses Hak Kependudukan

Fadilah (26), Penyandang disabilitas daksa asal Desa Pulau Mandangin, Sampang yang belum memiliki dokumen kependudukan. (Foto: Agus Wedi/MI)

maduraindepth.com – Fadilah, 26 tahun, merupakan penyandang disabilitas fisik asal desa Pulau Mandangin, Kecamatan Sampang kabupaten Sampang. Perempuan yang akrab dipanggil Dilah ini tidak memiliki akta kelahiran dan KTP-Elektronik. Ia hanya tercatat di Kartu Keluarga (KK) saja.

Karena keterbatasan fisiknya, setiap hari Dilah lebih suka berdiam di rumah. Ia hanya berinteraksi dengan keluarganya. Rasa malu menyebabkan dia tidak berani keluar rumah, konon pula bertemu dengan orang lain.
Untuk berjalan, Dilah menggunakan alat bantu yang terbuat dari kayu. Keluarganya tidak cukup mampu membelikannya alat bantu yang lebih layak.


“Dulu Dilah sering diejek teman-temannya ketika bermain di luar rumah,” ucap Murti, 45 tahun, ibu Dilah pada maduraindepth.com, Sabtu (11/9/2021).

Murti menuturkan, dirinya pernah mengajak anaknya tersebut ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang untuk perekaman KTP-elektronik. Namun, ajakannya ditolak Fadilah karena alasan malu dan takut bertemu dengan orang luar.

“Dengan kondisi fisiknya, untuk membawa dia ke Sampang juga susah karena harus naik perahu,” tutur Murti.

Murti ingin anaknya memiliki dokumen kependudukan agar hak-haknya terpenuhi layaknya warga pada umumnya. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Dilah tidak mau setiap kali diajak melakukan perekaman KTP-elektronik.

“Sampai pernah bertanya ke perangkat desa soal perekaman KTP-elektronik. Kata petugasnya harus perekaman KTP di Sampang, karena desa belum ada fasilitasnya,” tutur Murti.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sampang, Mohammad Fadeli, melalui Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Zainal Muttaqin mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Sosial tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang sebanyak 3.305 orang. Data tersebut, kata dia, hasil pendataan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di 14 kecamatan se-Kabupaten Sampang.

Baca juga:  Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, Dinkes Sampang Lakukan Survey Kepuasan Masyarakat

“Ini (data) yang ber-KTP. Kalau ditambah yang tidak ber-KTP bisa lebih. Sekitar 4.000 an,” ucapnya.

Zainal mengakui bahwa sebagian masyarakat di Madura masih menganggap disabilitas, khususnya disabilitas mental, sebagai aib yang harus disembunyikan. Kendala itu dialami oleh petugas di lapangan ketika hendak melakukan pendataan dan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.

“Padahal kita ingin berinteraksi untuk membantu mereka. Namun, ya kesulitannya pihak keluarga belum bisa mengijinkan,” ujarnya.

Pendataan yang Sulit

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Sampang, Munawi, 45 tahun, mengaku mengalami kendala ketika mendata penyandang disabilitas, terutama akses jalan dan transportasi.

Menurutnya, pada awal terbentuk PPDI di Sampang, ia telah mengeluarkan biaya sendiri untuk transportasi dan akomodasi anggota PPDI dalam mendata teman-teman disabilitas se-kabupaten sampang. Namun, karena kendala keuangan teman-temannya serta kurangnya kesadaran, pendataan tersebut urung dilaksanakan.

“Makanya, data kita dengan Dinsos jauh berbeda. Penyandang disabilitas yang tergabung di PPDI Sampang jumlahnya hanya 175 orang,” u