maduraindepth.com – Bupati Sampang H. Slamet Junaidi menemukan beberapa warga miskin belum tersentuh bantuan pemerintah saat melakukan kunjungan di Desa Banjar Tabulu, Kecamatan Camplong. Salah satunya adalah warga miskin lanjut usia (lansia) yang tidak tercover dalam penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
Temuan orang nomor satu di Kabupaten Sampang itu mendapat sorotan dari salah satu anggota DPRD setempat, Alan Kaisan. Menurutnya, temuan tersebut merupakan bukti nyata untuk dijadikan bahan evaluasi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
OPD yang dimaksud anggota Komisi II DPRD Sampang itu adalah Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Kata Alan, Camat setempat pun juga harus melakukan evaluasi tentang pelaksanaan pemberian dan penerimaan bantuan yang telah diprogramkan oleh pemerintah.
“Karena di sana sudah ada program pengentasan kemiskinan baik itu program PKH, BPNT maupun program lainya,” ujar Alan, Ahad (3/5).
Kemudian, lanjut politisi Gerindra itu, kunjungan anggota DPR RI, Slamet Ariyadi ke Desa Bire Tengah, Kecamatan Sokobanah, semakin memperjelas bahwa kinerja dua OPD tersebut dan Camat tidak maksimal.
Bahkan, Alan menduga DPMD dan Dinsos tidak melakukan monitoring dan koordinasi dengan para Kepala Desa (Kades) dalam melakukan pendataan ke tingkat bawah. Sehingga warga miskin yang berada di desa tersebut, tidak tercover dan tidak tertangani oleh Pemerintah Desa.
“Paling tidak ketika pendataan mereka harus diusulkan, sangat heran ketika masih ditemukan banyak warga miskin yang tidak terdata dan tertangani oleh pemerintahan desa dan dinas sosial,” ucapnya menyesalkan.
Alan berharap, secepatnya Bupati Sampang, segera melakukan evaluasi total terhadap pejabat di dua instansi tersebut. Terutama pejabat yang berkaitan langsung dengan program tersebut.
“Agar tidak ada program yang tidak jelas outcome-nya. Dan tahun depan tidak ada lagi orang miskin yang tidak terdata dan tertangani,” pungkasnya. (RIF/MH)
