Maduraindepth.com – Dalam rangka pelantikan pengurus baru, Himpunan Mahasiswa Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (HMP PPKN) STKIP PGRI Sumenep mengadakan seminar kebangsaan dengan tema “Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, benarkah?”.
Ada tiga narasumber yang dihadirkan dalam seminar tersebut, mereka adalah Ketua Bidang Hukum dan HAM DPD KNPI Jawa Timur Nur Faisal, DPK Sumenep Amir Syarifudin dan Dosen STKIP PGRI Sumenep Imam Syafii.
Dalam seminar yang dilaksanakan di gedung Auditorium Lantai III STKIP PGRI Sumenep, Rabu (22/11) itu, ada empat poin pambahasan. Yaitu mengenai pergantian sistem politik, treatmen untuk mengatasi kondisi pergantian sistem politik dan kondisi politik, hukum yang masih terkesan memiliki nilai kekhusussan serta penetapan ambag batas usia Capres dan Cawapres di Indoensia.
Nur Faisal selaku pemateri menjelaskan, inti dari setiap poin tersebut adalah tidak berjalannya sistem demokrasi dengan baik. Menurut dia, sistem demokrasi yang ada saat ini pada dasarnya sudah baik, hanyasaja dalam penerapanyaa, banyak hal yang membuat demokrasi di Indoensia cacat.
”Salah satu penyebab utamanya adalah money politik. Money politik adalah racun yang paling mematikan yang membunuh sendi-sendi kehidupan berbangsa, beragama dan bernegara,” jelasnya.
Selain itu, kata dia, adanya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang saat ini masih marak dalam praktik demokrasi.”Demokrasi Pancasila adalah jalan utama menuju tercapainya cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kalau saja dalam praktiknya tidak ada money politik dan KKN, saya rasa sila kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) sudah bisa kita semua rasakan saat ini,” ungkap pria yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi Nasional (Komnas) Pengendalian dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup (PPLH) Madura Raya.
Dalam kesempatan tersebut, Faisal mengajak para mahasiswa untuk aktif dalam mengkampanyekan demokrasi sehat. Menurut dia, mahasiswa sebagai kaum intelektual memiliki kewajiban untuk memberi pengertian kepada masyarakat tentang bagaimana dekokrasi yang baik seharusnya berjalan.
”Minimal mengajak masyarakat untuk mempertahankan kedaulatan pribadi. Contoh dalam politik transaksional, masyarakat menukar kedaulatan pribadinya dengan uang Rp 50 ribu dalam Pemilu. Bagaimana mungkin kita akan berbicara tentang kedaulatan bangsa kalau kedaulatan pribadi tidak ada,” tegasnya.
Dilain pihak, Ketua HMP PPKN STKIP PGRI Sumenep Alif Zainur Rachman selaku ketua yang baru dilantik mengaku terkesan dengan penyampaian para pemateri. Menurut dia, seminar kebangsaan tersebut diadakan untuk memberi pengetahuan baru kepada anggota HMP dan mahasiswa di Prodi PPKN mengenai wawasan kebangsaan.
”Teman-teman jadi tau alur demokrasi yang ada di Indonesia. Juga sebagai pembelajaran politik dan sistem kenegaraan. Ini semakin memperdalam pengetahuan kami,” tandasnya. (AJ)
