Jabatan Kades di 111 Desa Diisi Pj, Aktivis Sampang Nuntut Ini ke DPMD

111 desa di sampang dijabat pj
Sejumlah aktivis Sampang saat melakukan audiensi bersama DPMD Sampang soal 111 Desa yang bakal dijabat PJ. (FOTO: Istimewa)

maduraindepth.com – Mayoritas jabatan kepala desa (Kades) di Kabupaten Sampang telah selesai masa jabatannya. Tercatat ada sebanyak 111 desa yang tersebar di 14 kecamatan kursi jabatan kades dipegang oleh penjabat atau PJ.

Sebab itu sejumlah aktivis lintas organisasi menyambangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sampang, Rabu (4/8). Diantaranya Madura Development Watch (MDW), Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Korda Sampang dan Gabungan Mahasiswa Sampang (Gamasa).


Ketua Jaka Jatim Korda Sampang Busiri mengkonfirmasi kedatangannya ke DPMD untuk melakukan audensi. Para aktivis itu meminta pelayanan di 180 desa yang tersebar 14 kecamatan harus dimaksimalkan.

Apalagi pada 17 Desember 2021 mendatang, sambung Busiri, jabatan kades di 111 desa akan dijabat oleh PJ dari kalangan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab itu, pelayanan dasar untuk masyarakat di masing-masing desa harus terpenuhi secara maksimal.

Pihaknya meminta, PJ yang menggantikan kekosongan jabatan kades wajib ngantor tiap hari. “Demi kemaslahatan masyarakat Sampang secara umum, baik dari sisi pelayanan dasar, pendidikan, ekonomi dan kesehatan,” ujarnya.

“Maksud dari kesiapan ini, supaya tidak berdampak pada reformasi dan tatanan birokrasi di Sampang,” sambung Busiri.

Kata Busiri, banyak perangkat desa yang tidak memenuhi standar. Hal ini perlu regulasi yang lebih spesifik dalam masa jabatan perangkat desa. Seperti batas waktu jabatan perangkat desa.

Baca juga:  DPMD Sampang Apresiasi Kades Tobai Barat

Selain itu, kantor pelayanan desa harus digunakan secara maksimal. Artinya, bagi desa yang sudah mempunyai kantor desa harus ditempati.

“Agar perangkat desa nantinya bisa bersinergi dengan PJ Kades untuk membangun desa dan memenuhi harapan masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Plt Kepala DPMD Sampang Chalilulrachman menegaskan terkait kesiapan pengisian PJ dari kalangan PNS di Sampang, sesuai amanat Permendagri nomor 65. Terkait ketersediaan PNS sudah siap dan telah mencukupi.

Hal itu, lanjut Chalilulrachman, berdasarkan hasil rapat dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) setempat. Adapun pengangkatan PJ tersebut wajib PNS dari lingkungan Pemkab dan bukan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kami sudah rapat dengan BKPSDM soal PNS yang akan diangkat jadi PJ Kades, hasilnya mencukupi dan tidak kekurangan PNS,” ungkapnya.

Ihwal pemberhentian perangkat desa, Chalilulrachman menegaskan pihaknya, baik kades maupun PJ kades tidak bisa ujuk-ujuk atau sembarangan melakukan pemberhentian atau pemecatan. Sebab untuk pemberhentian harus memenuhi tiga syarat. Yakni meninggal dunia, memundurkan diri dan diberhentikan karena sebab. Seperti tidak menjalankan tugas atau ada kasus.

Dia menegaskan, untuk akhir masa jabatan perangkat desa sudah ada ketentuan sampai berusia 60 tahun. “Pemberhentian itu tidak bisa semena-mena dilakukan oleh PJ ataupun kepala desa,” tegasnya. (Alim/MH)