Ingat Imlek, Ingat Gus Dur

Faisol Ramdhoni, Ketua Lakpesdam NU Sampang. (Foto: FR for MI)
Oleh : Faisal Ramdhani*

maduraindepth.com – Perayaan Imlek, dikenal sebagai Tahun Baru China, menjadi hari libur nasional. Hal itu menunjukkan eksistensi etnis Tionghoa di Indonesia bagian tak terpisahkan di negeri ini.

Eksistensi kaum Tionghoa hingga mempunyai kedudukan sederajat dengan warga bangsa lainnya di Indonesia, tak lepas dari sosok KH Abdurrahman Wahid atau yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur. Presiden keempat RI itu berperan penting, mengakui eksistensi masyarakat etnis Tionghoa itu, melalui kebijakan-kebijakan saat memimpin negeri ini.


Selama Orde Baru berkuasa etnis Cina tak diakui sebagai suku bangsa dan dikategorikan sebagai nonpribumi. Seturut politik kebangsaan Orde Baru, etnis Cina diharuskan mengasimilasikan diri dengan suku-suku mayoritas di tempat mukim mereka. Misalnya, jika seorang Cina tinggal di Bandung, mereka harus jadi orang Sunda.

Selain itu, kebijakan diskriminatif lainnya ialah penutupan sekolah-sekolah berbahasa pengantar China. Puncak rasisme rezim Si Jenderal yang Tersenyum adalah terbitnya Inpres No. 14/1967 tentang larangan agama, kepercayaan, dan adat istiadat Cina. Sejak itu, perayaan Imlek haram diramaikan di depan publik. Seni liongsamsi setali tiga uang. Pelarangan juga menyangkut pemakaian aksara Cina. Lagu-lagu berbahasa Mandarin pun lenyap dari siaran radio.

Menurut begawan antropologi James Dananjaya, kebijakan itu berdampak lebih jauh daripada sekadar pergantian nama atau agama. Perlahan orang Tionghoa benar-benar melupakan jatidirinya. Akibat indoktrinasi yang dilakukan dengan sistematis tersebut, kebanyakan orang Tionghoa yang patuh pada politik pemerintahan Orde Baru, dengan sadar atau dengan tidak sadar, telah berusaha melupakan jati diri etnisnya sendiri, sehingga terjadilah autohypnotic amnesia.

Baca juga:  Dikotomi Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta

Di tengah tengah kebijakan rasisme itu, muncullah Gus Dur lah yang kemudian bertindak lebih jauh lagi. Ia muncul membela hak komunitas Cina dengan konsep kebangsaan baru yang diperkenalkannya. Dalam konsep kebangsaannya, tak ada yang namanya pribumi dan nonpribumi. Dikotomi semacam itu adalah kesalahan dan gara-gara itu komunitas Cina dinafikan dari nasionalisme Indonesia.

Bagi Gus Dur tak ada yang namanya “keturunan masyarakat asli” di Indonesia, karena bangsa Indonesia dibentuk oleh perpaduan tiga ras, yakni Melayu, Astro-melanesia, dan Cina. Ia sendiri mengatakan dirinya adalah keturunan blasteran Cina dan Arab.Untuk melepaskan diri dari belenggu rasis semacam itu, Gus Dur lantas memperkenalkan konsep kebangsaan yang nonrasial.

Leo Suryadinata dalam buku Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia mencatat, bahwa Gus Dur menyebut kelompok-kelompok etnis di Indonesia sebagai ‘orang’ bukan ‘suku’. Ia berbicara tentang orang Jawa (etnis Jawa), orang Maluku (etnis Maluku) dan orang Tionghoa yang kesemuanya adalah orang Indonesia.

Dalam perkembangannya, rupanya Gus Dur tidak hanya berterori belaka. Saat terpilih menjadi Presiden Indonesia pada tahun 1999, Ia pun merealisasikan konsep kebangsaan barunya itu. Cucu pendiri NU Kiai Hasyim Asy’ari yang sejak lama dikenal sebagai pluralis itu menganulir Inpres No. 14/1967 dengan menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2000.

Baca juga:  Polarisasi Cebong Kampret

Dengan dikeluarkannya Kepres tersebut, masyarakat Tionghoa diberikan kebebasan untuk menganut agama, kepercayaan, dan adat istiadatnya termasuk merayakan upacara-upacara agama seperti Imlek, Cap Go Meh dan sebagainya secara terbuka.

Gus Dur kemudian menindaklanjutinya dengan mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 tertanggal 9 April 2001 yang meresmikan Imlek sebagai hari libur fakultatif. Baru pada tahun 2002,