Dua Tahun Kepemimpinan: Pembangunan Infrastruktur yang Masih Terpusat di Perkotaan

Kepemimpinan Sampang
Bung Antor, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Sampang (Himasa) Surabaya. (FOTO: Istimewa)
Oleh: Bung Antor*

maduraindepth.com – Pembangunan di Kabupaten Sampang terus menjadi perbincangan hangat oleh komponen masyarakat. Apalagi, satu hari yang lalu, menginjak dua tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Sampang.

Pastinya, harapan, kekecewaan, saran, hingga kritikan terus berdatangan menghampiri telinga para pimpinan. Kritikan yang paling mendasar adalah pembangunan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang yang masih berpusat di perkotaan. Ini terus menjadi tanda tanya besar, bagaimana selama dua tahun kepemimpinan menjalankan roda pemerintahan?


Pembangunan yang dilakukan oleh Pemkab Sampang masih sebatas perbaikan taman-taman dan lampu-lampu di jalan perkotaan. Secara jangka panjang tidak begitu besar manfaatnya yang dirasakan oleh masyarakat. Karena selain membangun itu, ada yang lebih penting untuk dilakukan perbaikan dan pembenahan. Yaitu pelebaran saluran air atau drainase sungai, sehingga banjir tidak lagi melanda aktivitas warga. Sampai hari ini, peleberan saluran air hanya dilakukan perbaikan di pinggiran sungai-sungai kota, tidak menyeluruh hingga ke sungai-sungai desa yang ada di utara.

Selain itu, perbaikan infrastruktur jalan juga perlu ditingkatkan. Baik di perkotaan maupun di pedesaan yang masih begitu banyak jalan rusak dan dikeluhkan oleh masyarakat. Sebab sebagian jalan rusak merupakan akses utama masyarakat dalam melakukan aktivitas. Padahal anggaran infrastruktur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Sampang terus meningkat tiap tahunnya.

Baca juga:  Pisau dan Skematis Teroris

Menurut informasi dari kabarmadura.id, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Hani mengatakan “penggunaan APBD tahun 2020 untuk pembangunan infrastruktur sesuai dengan prinsip Bupati Sampang. Anggaran infrastruktur 2019 hanya 26 persen dari APBD, sedangkan tahun 2020 tembus 29,33 persen,” tuturnya kepada awak media pada 12 Desember 2019 lalu.

Namun, anggaran infrastruktur yang mencapai hingga 29,33 persen dari APBD itu belum bisa membangun infrastruktur secara merata dan berkelanjutan di Kabupaten Sampang. Sehingga, ketika sudah merata pembangunannya, tidak hanya dirasakan masyarakat kota, tapi juga bisa dirasakan masyarakat desa.

Bahkan, Bupati Sampang dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tambelangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sampang tahun 2021 yang dilaksanakan pada 19 Februari 2020 lalu, Bupati berpesan “saya ingin di 2023 infrastruktur selesai sampai 80 persen, artinya dalam peningkatan perekonomian kita siapkan infrastruktur yang memadai, bagaimana akan meningkat kalau memang infrastrukturnya tidak layak atau tidak memadai,” ujarnya dilansir pojoksuramadu.com.

Melihat pesan Bupati tersebut, sangat besar pembangunan infrastruktur di Kabupaten Sampang. Apalagi dalam rangka peningkatan ekonomi, justru pemerataan pembangunan infrastruktur jalan sangat besar dilaksanakan. Semoga saja tidak hanya berhenti di basa-basi seperti pesan, perintah, ataupun gertak-menggertak yang tidak dapat merubah apa-apa. Namun juga berlanjut pada solusi yang bisa merubah dan tindakan yang lebih nyata.