Disdik Sampang Belum Bisa Pastikan KBM Jalan Normal

Disdik Sampang
Siswa saat melakukan KBM dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. (FOTO: RIF/MI)

maduraindepth.com – Wali murid dan guru di Sampang, Madura, Jawa Timur berharap jam sekolah segera normal kembali. Namun demikian, hingga menjelang tutup tahun 2020 pandemi COVID-19 belum juga berakhir.

Belum ada yang bisa memastikan kapan pandemi ini berakhir dan jam sekolah siswa kembali normal. Termasuk Plt. Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Noer Alam.


Noe Alam mengatakan, pihaknya tidak bisa memastikan kapan kegiatan belajar mengajar (KBM) di lingkungan Disdik Sampang kembali normal. Soal KBM, pihaknya tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menunggu kebijakan lebih lanjut dari pemerintah pusat.

“Tidak tahu, mas, kami masih menunggu informasi lebih lanjut dari pusat,” ujar Noer Alam pada wartawan maduraindepth.com, Rabu (18/11).

Meski begitu, dirinya menghimbau agar pihak sekolah bersabar dan tetap mematuhi protokol kesehatan (Prokes). “Saat ini yang terpenting adalah bagaimana caranya agar kita bisa tetap menjaga diri untuk tetap hidup sehat dengan cara menjaga imunitas, khususnya para siswa,” katanya.

Terpisah, Zainuddin selaku Dewan Pendidikan menanggapi persolan tersebut. Menurutnya, pada prinsipnya pemerintah tidak perlu menunggu berakhirnya Pandemi COVID-19 untuk menyelamatkan pendidikan.

“Hasil pantauan kami di 14 kecamatan, 95 persen orang tua, wali menginginkan sekolah normal seperti biasanya,” tandasnya.

Hal ini, sambung dia, senada dengan keinginan para Kepala Sekolah (Kasek). Karena sistem shift yang diterapkan hari ini tidak menjamin para siswa untuk saling menjaga jarak. Hal ini hanya memperburuk kualitas belajar peserta didik karena sering libur.

Baca juga:  Lapuk, SDN Asem Rajeh Memprihatinkan

“Kami berharap, di awal tahun pemerintah (Disdik) harus punya konsep yang cemerlang terkait pembelajaran,” harapnya.

“Pertimbangkan suara wali murid agar sekolah kembali normal, kalau tidak maka sekolah di bawah naungan dinas akan banyak kehilangan siswa karena pindah ke MI atau MTS di bawah naungan Kemenag,” sambungnya mengingatkan.

“Inilah skenario terburuk yg kami tidak inginkan,” tegasnya. (RIF/MH)