maduraindepth.com – Sejumlah massa Gerakan Pemuda Revolusi (GPR) mendemo kentor Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang, Kamis (18/9). Mereka menyuarakan tiga tuntutan krusial tentang persoalan pendidikan di Sampang.
Tiga tuntutan itu meliputi seragam sekolah, siswa titipan dan monopoli seragam sekolah. Massa mendesak Disdik segera mengambil langkah tegas.
Koordinator lapangan (Korlap) GPR, Idris, menilai praktik tersebut telah merugikan masyarakat.
“Kami ingin Disdik tidak hanya memberi solusi, tapi juga sanksi tegas. Jangan sampai ada mafia pendidikan di Sampang,” ujarnya.
Respons Kadisdik
Tak berselang lama, Kepala Disdik (Kadisdik) Sampang, Mohammad Fadeli, merespons tuntutan demonstran. Pihaknya menegaskan akan segera menindaklanjuti semua laporan masyarakat.
Pertama, terkait seragam sekolah, ia menyatakan bahwa pihak sekolah tidak pernah mewajibkan orang tua membeli seragam di sekolah. Pihak sekolah hanya menyediakan opsi dengan sistem cicilan.
“Kalau ada sekolah yang terbukti melakukan praktik monopoli, tentu akan kami evaluasi,” katanya.
Kedua, terkait siswa titipan. Disdik berjanji akan membuka data penerimaan siswa baru tahun 2025 demi transparansi.
“Kalau memang ada siswa yang masuk tanpa sesuai aturan, kami akan tindak,” tegas Fadeli.
Ketiga, soal edaran larangan seragam. Fadeli menyebut pihaknya tidak menutup kemungkinan menerbitkan surat edaran resmi jika praktik penjualan seragam di sekolah benar-benar terbukti merugikan orang tua.
“Kami terbuka dengan masukan masyarakat, semua akan kami kaji demi kebaikan pendidikan di Sampang,” tandasnya.
Disdik memastikan akan mengawal isu ini agar pendidikan di Sampang berjalan bersih, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil. (Poer/MH)
