Calon Pengangguran di Sumenep Kian Bertambah

Kasi Informasi dan Pasar Kerja Disnakertrans, Andrie Zulkarnain saat dikonfirmasi di kantornya. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Bertambahnya jumlah lulusan sekolah di Sumenep, berbanding lurus dengan bertambahnya pengangguran. Hal ini juga sebagai akibat minimnya lapangan kerja di Kabupaten Ujung Timur Madura itu.

Para lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun Sarjana Strata Satu (S1), kian hari semakin banyak. Bahkan, tak sedikit para pemuda memilih perantauan ke kota metropolitan, kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan kota lainnya.

Terbukti, data terakhir tercatat dari pencari kerja yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sumenep, sejak bulan Januari sampai dengan Oktober 2019, mencapai 12.408 orang.

“Selama Januari sampai bulan Oktober 2019, yang mengambil kartu tanda pencari kerja (AK-1) sekitar 500-an. Mereka semua baru lulus dari kuliah, dari sekolah itu,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Informasi dan Pasar Kerja Disnakertrans, Andrie Zulkarnain, Senin (14/10).

Bahkan, untuk pencari kerja yang lama dan belum mendapat kerja, kata Andrie, masih bertahan. Ditambah jumlah wisudawan dan wisudawati lulusan baru-baru ini, seperti dari Universitas Wiraraja Sumenep, sebanyak 908 orang.

“Kurang lebih 11.000 sekian. Bahkan, dari wisudawan dan wisudawati tersebut, sampai saat ini, belum semuanya mengambil AK-1 ke pihak ketenagakerjaan,” terangnya.

Untuk menyediakan lapangan kerja, Andrie mengatakan, bahwa tanggal 30 Oktober 2019 nanti akan digelar job fair.

“Itu saya undang perusahaan-perusahaan yang sekiranya butuh lowongan,” paparnya.

Ditanya soal lowongan kerja sesuai atau tidak dengan spesifikasi perusahaan, menurut Andrie, hal tersebut merupakan lingkup urusan perusahaan.

“Saya hanya menyampaikan. Ini lho, ada lowongan, seribu lima ratus, umpamanya,” katanya.

Disamping itu, upaya lain yang dilakukan Disnakertrans untuk mengurangi angka pengangguran di Kota Keris ini, yaitu dengan cara membuka bursa kerja dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, namun belum mampu menyeluruh hingga ke pelosok Desa.

“Ya, pertama karena nggak ada dana. Kedua, juga kalau ke kecamatan itu, tingkat pendidikannya banyak yang masih tingkat SMP,” pungkasnya. (MR/AJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

WhatsApp Kirim Info