maduraindepth.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sampang saat ini tengah memetakan daerah yang masuk dalam kategori kekeringan kritis. Metode yang digunakan adalah pengumpulan data di tingkat dusun.
Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD, Asroni mengungkapkan, upaya tersebut guna mengetahui daerah terdampak kekeringan di Kota Bahari. Pihaknya juga sudah melakukan rapat koordinasi bersama 14 kecamatan dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Sepakat menggunakan data berbasis dusun saat medroping air bersih di beberapa daerah terdampak kekeringan tahun ini,” ucap Asroni, Rabu (10/8).
BPBD Sampang mengkategorikan suatu daerah bisa dikategorikan kekeringan kritis apabila jarak dari sumber air sejauh lima kilo meter. Kemudian di daerah itu juga tidak ada air bersih untuk memasak, mandi dan mencuci.
“Bagi dusun yang dekat dengan sumber air tidak bisa dibantu, kami hanya mengambil daerah yang jauh dari sumber air karena masuk kategori kekeringan kritis,” terangnya.
Jumlah Daerah Kekeringan Kritis Belum Diketahui
Asroni mengungkapkan, hingga kini data jumlah daerah yang masuk dalam kategori kering kritis masih belum diketahui. Pasalnya beberapa kecamatan yang melaporkan tidak sesuai dengan metode yang digunakan BPBD saat ini.
“Kami kembalikan lagi agar metodenya menggunakan data di tingkat dusun bukan lagi desa, kalau di 2021 data daerah masuk kategori kritis sebanyak 74 desa dan satu kelurahan,” terangnya.
Pada 2021 BPBD pernah juga mengambil data di tingkat dusun. Namun tidak secara spesifik. Tahun ini, metode yang disepakati adalah pengambilan desa tingkat dusun.
Hal itu, kata Asroni, bertujuan agar nantinya saat kekeringan melanda Sampang, armada yang mengirim air bersih di sejumlah daerah tepat sasaran sesuai laporan dari setiap kecamatan.
“Nantinya setiap desa tidak akan sama mendapat droping air bersih, kami akan memberikan bantuan sesuai jumlah dusun yang masuk dalam kekeringan kritis dan sesuai usulan kecamatan,” jelasnya.
BPBD Koordinasi dengan PDAM Trunojoyo
Asroni menjelaskan, setelah data per dusun sudah tercover pihaknya akan berkoordinasi dengan PDAM setempat guna menentukan debit air yang akan disalurkan ke setiap daerah terdampak. Namun hal itu belum bisa dilakukan, mengingat laporan dari BMKG Jawa Timur terkait dampak kekeringan khususnya di Kabupaten Sampang belum dipastikan kapan tiba puncaknya.
“Kami tetapi antisipasi soal dampak kekeringan, makanya data sementara belum semua rampung sehingga jumlah armada yang dibutuhkan belum bisa kami usulkan ke PDAM,” ujarnya.
Ditanya soal berapa kali droping air bersih yang akan disalurkan ke daerah terdampak, ia menyebutkan jumlahnya belum bisa ditentukan dan tergantung kemampuan anggaran.
“Kami masih mengusulkan anggarannya, apalagi masih menunggu surat keputusan (SK) darurat dari BMKG Jawa Timur soal puncak kekeringan serta SK Bupati Sampang,” ungkap Asroni.
Asroni menambahkan untuk data per dusun di semua desa di 14 kecamatan akan rampung pada Jumat, 12 Agustus 2022 mendatang. “Saat rapat koordinasi BPBD Sampang minta agar setiap kecamatan melaporkan daerah mana saja yang berpotensi terdampak kekeringan kritis tahun ini,” terangnya.
PDAM Trunojoyo Siap Kerahkan Armada
Sementara, Dani Darmawan Direktur Utama PDAM Trunojoyo Sampang, melalui Zainal Arifin Plt. Manager Pelayanan Kepelangganan PDAM menyampaikan, pihaknya sebagai pelaksana akan membantu sesuai usulan dari BPBD setempat.
“Hasil rapat koordinasi dengan BPBD kami tunggu jumlah data daerah yang masuk kategori kekeringan kritis dan itu yang akan dibantu,” jelasnya.
Namun lanjut Zainal, data yang ada akan dilakukan dievaluasi ulang dengan SKPD terkait. Alasannya dikhawatirkan daerah yang tercatat sudah memiliki hipam atau pengeboran air di lokasi tersebut.
Pihaknya juga menunggu SK darurat dari BMKG Jawa Timur tentang dampak kekeringan musim kemarau 2022 yang ditindaklanjuti oleh SK Bupati Sampang.
“Sementara data daerah terdampak belum ada, cuma PDAM siap mengerahkan armada bersama beberapa lembaga swasta untuk medroping air bersih di daerah terdampak kekeringan kritis,” pungkasnya. (Alim/MH)
