maduraindepth.com – Anggota DPRD Sumenep Badrul Aini mengunjungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ada di Malaysia. Selain untuk serap aspirasi, wakil rakyat asal kepulauan itu juga memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan organisasi sosial Persatuan Kepala Kerja Kangean Malaysia (P3KM).
Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) itu menyebut, organisasi sosial sangat dibutuhkan untuk mewadahi para PMI asal Pulau Kangean, Sumenep. Tak hanya itu, P3KM juga bertujuan untuk menampung berbagai kepentingan para buruh yang menyangkut pekerjaan hingga aspek kemanusiaan.
“Terbentuknya P3KM ini akan sangat bermanfaat secara sosial,” ujarnya, Jumat (3/3).
Diterangkan, ada beberapa persoalan yang nantinya bisa dikawal melalui organisasi sosial ini. Seperti kasus mengenai beberapa PMI legal yang melarikan diri dari tempat kerja, kemudian mendapat masalah di perantauan tanpa mendapat pendampingan hukum.
Di sisi lain, adanya P3KM juga diharapkan bisa menjawab persoalan ketika terdapat buruh migran yang meninggal dunia. Mengingat, sampai saat ini pemulangan jenazah dari Malaysia ke Indonesia membutuhkan biaya yang cukup besar.
“Sehingga dengan adanya P3KM akan meringankan biaya dan bahkan bisa digratiskan dan ini langkah nyata ada puluhan meninggal dunia dan harus dipulangkan ke kampung halaman secara gratis. Padahal biayanya sekitar Rp 30 sampai Rp 40 jutaan,” papar Badrul.
Anggota Komisi I DPRD Sumenep ini berharap organisasi sosial ini mendapat dukungan dari pemerintah provinsi maupun daerah. Sebab, keberadaan P3KM bisa menjadi solusi terhadap berbagai persoalan PMI yang bekerja di Negeri Jiran, Malaysia.
Dukungan yang diharapkan dari Pemprov Jatim maupun Pemkab Sumenep bisa dalam bentuk armada ambulan. “Mobil ambulan yang biasa dipakai di daratan dari Juanda Surabaya ke Sumenep,” harapnya.
Dia menambahkan, saat ini anggota P3KM hampir mendapai 100 orang. Setiap kepala kerja memiliki pekerja yang mencapai ratusan hingga ribuan.
“Di Malaysia, P3KM juga ikut aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan pendidikan. Mereka juga membantu anak dari tenaga kerja yang ingin sekolah di Malaysia, mulai dari akses hingga biaya,” pungkasnya.
Pasca kunjungan itu, Badrul mengaku akan menfasilitasi P3KM ke bupati dan gubernur untuk dihubungkan ke Kedutaan RI di Malaysia. “Di sini mereka butuh pendampingan hukum, pelayanan, dan harus kita sambungkan ke pemangku kebijakan dari imigrasi, kedutaan hingga kementerian luar negeri,” pungkasnya. (*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
