Baru Lima Hari Dilantik, DPRD Sumenep Didemo Mahasiswa

0
51
Massa usai mendemo DPRD Sumenep. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Belum genap satu minggu dilantik, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep didemo sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Kangean Sumenep (IMKS). Mereka mendesak anggota dewan yang baru segera menyelesaikan pekerjaan rumah (PR) yang ada di kepulauan.

“Kami hanya ingin menuntut kepada anggota DPRD Sumenep dapil VI untuk berkomitmen untuk menuntaskan pembangunan yang ada di kepulauan,” kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Nurul Amal di hadapan awak media, Senin (26/8/2019).

Menurut Nurul, selama ini pembangunan di kepulauan yang ada di Dapil VI masih amburadul. “Masyarakat butuh infrastruktur jalan, pendidikan dan kesehatan masih banyak yang belum terselesaikan dengan baik,” terangnya.

Para pendemo juga meminta agar pemerintah serius menyikapi hal ini. “Lembaga eksekutif sebagai penyeimbang jalannya roda pemerintahan sesuai dengan UU No. 27 tahun 2009 pasal 343 ayat (1) DPRD mempunyai fungsi legislasi anggaran dan pengawasan,” katanya.

Sementara itu, anggota DPRD dapil VI, Abu Hasan dari Fraksi PKB menyampaikan, dengan amanah yang diberikan oleh masyarakat, pihaknya akan kawal bersama ketertinggalan pembangunan yang adi di kepulauan.

“Yang diinginkan mereka sebenarnya rakyat kepulauan harus diperjuangkan, dan itu sudah menjadi tugas kita,” katanya saat di temui maduraindepth.com, usai demo.

Hasan menjelaskan jika dirinya akan menjawab persoalan-persoalan yang telah diaspirasikan mahasiswa tersebut. “Kami optimis, karena ini saya baru diberi mandat, semoga saya bisa mengawal ini masyarakat kepulauan sejahtera. Semua permasalahan yang ada kami targetkan bisa terealisasi semua,” janjinya.

Untuk diketahui, tuntutan Mahasiswa yang tergabung dalam IMKS diantaranya :
1. Mendesak dan mengawal tuntas pemerataan infrastruktur sarat yang meliputi dapil VI.
2. Mendesak dan mengawal penerangan listrik decara merata di Dapil VI.
3. Mendesak kelayakan pelayanan kesehatan, pemerataan sistem komonikasi.
4. Mendesak standarisasi pendidikan yang memiliki tenaga pendidik yang berkwalitas.
5. Mengawal pelayanan pembuatan identitas WIN. (MR/MH)