maduraindepth.com – Penanganan dugaan malpraktik medis yang melibatkan RS Ninditha masih terus bergulir dan belum mencapai kesimpulan akhir. DPRD Kabupaten Sampang melalui Komisi IV berupaya mengambil peran penengah dengan memfasilitasi audiensi dan dialog lintas pihak guna mencari solusi terbaik, baik bagi pasien maupun rumah sakit.
Audiensi digelar pada Senin (12/1/2026) di lingkungan DPRD Sampang dan dihadiri Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Sampang dr. Zakky Sukmajaya, Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang dr. Dwi Herlinda Lusi Harini, Direktur RS Ninditha dr. Abdul Kadir Munsy, serta Forum Madura Bersatu (Formabes) sebagai pendamping pasien. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup atas permintaan pihak rumah sakit.
Ketua Komisi IV DPRD Sampang, Mahfud, menjelaskan bahwa berdasarkan keterangan yang dihimpun, persoalan ini dipicu oleh miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pasien dan pihak RS Ninditha yang kemudian berkembang menjadi polemik di ruang publik.
“Dari audiensi yang kami dengar, inti masalahnya adalah miskomunikasi. Ada kesalahpahaman yang kemudian melebar,” kata Mahfud.
Ia mengungkapkan, pihak RS Ninditha menyatakan telah menawarkan penanganan lanjutan pasca operasi, mulai dari perawatan luka, kontrol rutin ke dokter, hingga fasilitas antar-jemput pasien guna memastikan proses pemulihan berjalan maksimal.
Namun, pernyataan tersebut mendapat tanggapan berbeda dari Formabes. Sekretaris Formabes, Mat Hari, menilai kendala utama justru terletak pada kondisi pasien yang mengalami trauma pasca operasi sehingga enggan kembali menjalani perawatan lanjutan.
“Pasien masih mengalami trauma. Itu yang menjadi hambatan utama,” ujarnya.
Mat Hari juga menyebut kondisi fisik pasien saat ini masih terbatas dan belum mampu beraktivitas secara normal. Ia turut membantah informasi sebelumnya yang menyebut pasien berada di luar kota untuk bekerja, serta menegaskan bahwa pihak pasien justru tengah menghadapi proses pelaporan di kepolisian.
Menanggapi perbedaan keterangan tersebut, Mahfud menegaskan DPRD Sampang akan terus membuka ruang dialog dan mediasi dengan melibatkan seluruh pihak terkait. Menurutnya, penyelesaian kasus ini harus mengedepankan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan pemulihan pasien.
“Kami berupaya mencari solusi terbaik agar persoalan ini tidak berlarut-larut dan pasien bisa mendapatkan penanganan yang semestinya,” tutup Mahfud.(Poer/MH)
