maduraindepth.com – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang menggelar mediasi keluhan pelayanan rumah sakit (RS) Nindhita, Selasa (13/10/20) kemarin, pukul 13.00 Wib. Namun sayangnya, hingga mediasi tersebut usai belum juga ada kata sepakat.
Mediasi yang bertempat di Aula Dinkes Sampang itu dipimpin oleh Plt. Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi serta diikuti oleh pihak RS Nindhita, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), BPJS, dan Dewan Kesehatan Rakyat Sampang.
Bermula dari keluhan Mahriyah, warga Desa Bapelle, Robatal, Sampang yang merasa mendapatkan penolakan ketika hendak melakukan pesalinan di RS. Nindhita menggunakan Kartu BPJS, hingga aksi kecaman DKR Sampang terkait hal itu, merupakan alasan dilakukan mediasi tersebut.
“Kita mencoba memediasi adanya mis komunikasi antara DKR dan RS. Nindhita, hal inilah yang coba kami luruskan karena masing-masing punya peran, tidak ada yang boleh kami jatuhkan,” ujar Plt. Kepala Dinkes Sampang, Agus Mulyadi kepada awas media.
Dijelaskan dia, kedua belah pihak memiliki peranan penting dalan sektor kesehatan, DKR sebagai relawan yang membantu rakyat dan Rs. Nindhita sebagai fasilitator yang bertugas memberikan fasilitas pelayanan kesehatan yang baik bagi masyarakat.
Oleh sebab itu, lanjut Agus, melalui mediasi Dinkes Sampang mengajak semua pihak, mulai dari pasien, DKR, dan RS. Nindhita untuk membicarakan informasi real sehinga dapat menemukan permasalahan yang terjadi dan menyelesaikannya.
Sayangnya, setelah sekitar 3 jam mediasi berlangsung belum juga ada titik temu dari permasalahan tersebut. Hal itu ditandai dengan walk out nya DKR, GMNI, dan pihak pasien.
“Ketika dalam forum, DKR dan GMNI membawa 2 saksi, pertama keluarga korban dan yang kedua anggota DKR yang mendampingi. Sementara RS. Nindhita tidak membawa satupun saksi, maka kami memutuskan walk out karena kami merasa forum tersebut berat sebelah,” ujar Mausul Maulana, Sekjen DPC GMNI Sampang.
Menurutnya, Dinkes Sampang tidak bisa memberikan statement apapun. Pihaknya memutuskan untuk membawa masalah ini ke komisi IV DPR dan berharap mampu mendatangkan kembali semua pihak serta menciptakan forum yang adil.
“Kami akan tetap membawa kejadian ini ke ranah hukum, lalu menuntut BPJS untuk memutus hubungan kerja dengan RS. Nindhita, kemudian meminta Dinkes mencabut izin praktek RS. Nindhita. dan yang terakhir RS. Nindhita harus memberikan permohonan maaf secara tertulis dam terbuka melalui awak media,” tuntutnya.
Menanggapi hal tersebut, Owner Rs. Nindhita, Dr Turah tetap bersikukuh terhadap pendiriannya. Menurutnya, permasalahan ini terjadi hanya karena adanya mis komunikasi dalam proses rujuk pasien.
“Kita semua korban, saya tidak mau jika dikatakan menolak pasien BPJS. Semua ini hanya karena ada mis komunikasi di bawah, karena waktu itu saya tidak ada, sedangkan yang tercantum bisa melayani BPJS hanya nama saya,” timpalnya. (RM/MH)
