maduraindepth.com – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Bangkalan menurunkan kuota bantuan rumah tidak layak huni (RTLH). Hal itu dikarenakan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang ditujukan untuk program tersebut menyusut.
Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman, DPRKP Bangkalan, Zainal Arifin menyampaikan, tahun ini seharusnya anggaran untuk bantuan RTLH dari Pemkab Bangkalan sebesar Rp 1,7 milliar yang bersumber dari APBD. Namun lantaran adanya kebijakan refocusing anggaran dipangkas menjadi Rp 500 juta.
“Awalnya anggarannya itu Rp. 1 milliar lebih, namun terjadi pemangkasan menjadi Rp. 500 juta karena dana anggaran dialihkan kepada Pendidikan sama kesehatan,” tuturnya, Kamis (25/5).
Menurutnya, akibat pemangkasan anggaran itu pihaknya harus mengurangi kuota RTLH yang mana pada 2022 kemarin DPRKP Bangkalan dapat membantu membenahi 50 rumah masyarakat miskin. Kini pihaknya hanya memiliki kuota 25 rumah.
“Anggaran semakin sedikit, kalau tahun lalu kita dengan anggaran Rp 1 Milliar lebih itu dapat membantu setidaknya 50 Rumah tak layak huni, untuk dana Rp. 500 juta kita targetkan 25 rumah,” jelasnya.
Kata Zainal, untuk setiap rumah yang akan di rehab, pihaknya akan memberikan bantuan sebesar Rp 20 juta kepada penerima program atau keluarga miskin yang sudah di survei dan terdata.
“Kita sudah melakukan survei ke 7 desa seperti Desa patenteng Kecamatan Modung, Desa lerpak kecamatan geger, Desa gengseyan kecamatan sepuluh, desa lembung gunong kecamatan kokop, desa kelbung kecamatan galis, Desa kanegarah kecamatan konang sama Bangkalan kota di pangeran. Untuk pengajuan kita menerima usulan yang kemudian akan kami survei dengan melihat data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dengan BPS nantinya,” pungkasnya. (RM/*)
Dapatkan Informasi Menarik Lainnya Di Sini
