maduraindepth.com – Puluhan kompleks perumahan di Bangkalan berdiri megah. Namun fasilitas umum dan fasilitas sosialnya terancam terbengkalai.
Pasalnya, mayoritas pengembang belum menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.
Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mencatat, dari 91 kompleks perumahan yang telah dibangun, hanya 11 developer yang resmi melakukan pelimpahan PSU.
Ketua Komisi III DPRD Bangkalan, Reza Teguh Wibowo, menilai situasi ini sebagai bom waktu. Ia mendesak DPRKP bersikap tegas, karena penyerahan PSU bukan sekadar formalitas, melainkan menyangkut kenyamanan dan hak masyarakat.
“Kalau dibiarkan terlalu lama, fasum yang tadinya bagus bisa cepat rusak. Akhirnya, ketika diserahkan, yang ada bukan lagi pemeliharaan tapi perbaikan besar. Itu yang rugi masyarakat,” tegas Reza, Kamis (18/9).
Reza menuding lemahnya pengawasan pemerintah sebagai penyebab utama lambannya serah terima PSU. Banyak pengembang, katanya, baru bersedia menyerahkan setelah kondisinya tak lagi terawat.
“Harus ada mekanisme jelas. Begitu perumahan terisi sebagian, fasumnya diserahkan. Jangan menunggu sampai rusak. Kalau begitu, masyarakat yang akan jadi korban,” pungkasnya. (RM/MH)
