Kontrol Progresifitas Kinerja BUMD, Fakta Foundation Diskusi Soal Anggaran

Fakta foundation anggaran bumd sumenep
Aktivis Fakta Fondation menggelar sarasehan anggaran bersama anggota legislatif di Ayoka Coffee, Sumenep, Minggu (19/5). (Foto: Fakta Fondation for MID)

maduraindepth.com – Forum Analisis Kebijakan dan Transparansi Anggaran (Fakta) Foundation menggelar sarasehan anggaran. Acara tersebut, berlangsung di Ayoka Coffee, Sumenep, Minggu (19/5).

Tema yang diangkat dalam sarasehan itu, membahas tentang peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Sumenep.

Presiden Fakta Foundation Bukhari Muslim mengungkapkan, sarasehan tersebut bertujuan untuk mengawal kinerja BUMD di Sumenep. Terutama, perusahaan yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Kata dia, BUMD yang tidak produktif akan menjadi beban bagi pemerintah. Sebab, jumlah penyertaan modal yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tidak sesuai dengan laba yang dihasilkan untuk PAD.

“Makanya itu harus dikontrol supaya bisa dilakukan evaluasi. Sehingga, kinerjanya menjadi lebih maksimal,” ungkapnya.

Mengenai itu, lanjut Bukhari, optimalisasi kinerja BUMD sangat bergantung pada manajemen tata kelolanya. Sistem pengelolaan yang tidak terkonsep dengan baik, akan berdampak buruk terhadap produktivitas BUMD itu sendiri.

“Kita menggelar diskusi dengan Anggota Komisi II DPRD Sumenep, selaku yang membidangi hal itu,” katanya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep harus memberikan perhatian serius terhadap manajerial BUMD. Salah satunya, dengan memberikan pembinaan. Supaya, produkstivitasnya bisa lebih meningkat.

“Pemkab Sumenep harus lebih serius lagi dalam mendorong optkmalisasi tata kelola BUMD,” tegasnya.

Baca juga:  Anggaran 2023 Menyusut, DPRKP Bangkalan Kurangi Kuota Bantuan RTLH

Diskusi terkait anggaran seperti itu, dicanangkan terus terlaksana ke depan. Sebab, kata Bukhari, kawalan terhadap kinerja BUMD sangat penting untuk dilakukan.

“BUMD harus menjadi sumber penyumbang PAD. Makanya, tidak boleh merugi, apalagi menjadi beban APBD,” ucapnya.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Sumenep Jauhari mendukung penyelenggaraan diskusi tersebut. Kata dia, gerakan serupa dapat menjadi kontrol terhadap progresifitas kinerja pemerintah.

“Ini perlu dilakukan secara konsisten dan diperdalam kajiannya. Kalau perlu, nanti dibahas dan dipertajam melalui Fokus Grup Diskusi,” pungkasnya. (bus/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *