maduraindepth.com – Ratusan aksi demonstrasi mahasiswa di Bangkalan mendesak legislator dengan beberapa tuntutan yang diminta untuk dikabulkan. Penolakan itu lantaran UU Cipta Kerja atau Omnibus Law dianggap menguntungkan orang-orang Borjuis saja dan bukan untuk kaum buruh di Indonesia.
“UU Cipta Kerja hanya menguntungkan investor saja, DPR sedang tuli DPR sedang buta, hanya satu kata dari kita, lawan,” ujar Ina salah satu demonstran perempuan yang sedang melakukan orasi di depan gedung DPRD Bangkalan, Selasa (13/10).
Dijelaskan pula bahwa DPR RI adalah jajaran penghianat dalam mengesahkan UU Cipta Kerja. Dia mengatakan “kami meminta RUU PKS disahkan yang memang mendukung rakyat kecil, bukan aturan yang mengebiri kaum buruh”.
“Katanya, mereka wakil rakyat tapi buktinya mereka adalah bajingan-bajingan rakyat, mereka adalah para pencekik hak rakyat,” imbuhnya atas penolakan Omnibus Law di Bangkalan. Selasa (13/10/2020.
Lanjut perempuan yang memiliki paras indah dipandang itu, “saya lebih hormat kepada anjing yang ada di pinggir jalan dibandingkan para DPR yang mengesahkan UU Cipta Kerja”.
“Negara sudah merdeka tapi kita dijajah oleh wakil rakyat sendiri. Mereka para wakil rakyat hanya memakan uang rakyat,” tandasnya.
Para demonstrasi juga meminta agar diperkenankan masuk ke gedung DPRD Bangkalan, serta dipertemukan dengan pihak DPR RI untuk menyampaikan langsung tuntutannya terhadap pemerintah pusat.
“Kita meminta agar dipertemukan via daring dengan puan Maharani,” tutupnya.
Berita Terkait : Gegara UU Omnibus Law Mahasiswa Blokade Tol Suramadu dengan Garam
Sementara itu, Kapolres Bangkalan AKBP Rama Samtama Putra menjelaskan terhadap massa demonstrasi yang memaksa masuk ke gedung DPRD Kabupaten Bangkalan itu, bahwa pihaknya selaku jembatan penyambung aspirasi mahasiswa dengan DPRD meminta agar tidak melakukan tindakan anarkis.
“Kita meminta mahasiswa tidak anarkis, saya jamin kita tidak akan melakukan tindakan represif jika mahasiswa tidak anarkis,” ujarnya.
Sedangkan Muhammad Fahad selaku ketua DPRD kabupaten Bangkalan menjelaskan pihaknya bersedia menerima demonstrasi dengan syarat tidak anarkis.
“Asal tidak anarkis dan merusak fasilitas umum tidak apa-apa,” ujarnya saat menemui massa aksi.
Setelah itu, ratusan massa memasuki gedung Dewan kabupaten Bangkalan dengan pengamanan dari pihak kepolisian agar tidak terjadi sesuatu yang merugikan satu sama lain.
Lelaki yang kerap dipanggil Ra Fahad itu menyampaikan kepada massa bahwa tidak mungkin dirinya mempertemukan para demonstran dengan ketua DPR RI.
“Impossible, untuk bertemu dengan Puan Maharani karena saya saja tidak memiliki nomornya tapi jika perwakilan DPR RI saya usahakan,” pungkasnya. (mi-bkl/MH)
