maduraindepth.com – Kabupaten Sumenep masih memiliki banyak wilayah yang tertinggal. Bahkan, beberapa daerah belum memiliki fasilitas yang memadai. Salah satunya adalah Kepulauan Masalembu yang sampai saat ini belum memiliki fasilitas listrik 24 jam.
Baru-baru ini, gelombang protes masyarakat atas pemenuhan fasilitas listrik 24 jam di pulau paling utara wilayah Sumenep itu kembali mencuat. Bahkan, banyak organisasi kemasyarakatan yang membentuk aliansi untuk menyampaikan tuntutan atas fasilitas listrik 24 jam itu kepada pemerintah dan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Salah satu ormas yang aktif dalam gerakan ini adalah Asosiasi Masyarakat Masalembu Pelanggan PLTD (AMMP-PLTD). Mereka mendesak pemerintah daerah dan provinsi serta PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik di Pulau Masalembu.
Untuk mendapat keterangan menganai tuntutan mereka, maduraindepth.com menghubungi Koordinator AMMP-PLTD Burhanuddin. Melalui sekretarisnya Juhairi, pihaknya menjelaskan bahwa daerah Kecamatan Masalembu yang berada di utara pulau Madura itu belum teraliri listrik secara normal, akibatnya sejumlah pelayanan publik terganggu.
Banyak upaya telah mereka lakukan, salah satunya dengan bertemu dengan Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi. ”Kami sudah bertemu sebenarnya dengan Wabup Sumenep, dan janjinya bulan Oktober ini akan ada tim survei untuk yang PLN ke Masalembu. Dan pelaksanaannya itu selesai programnya tahun 2020,” ungkap Juhairi, Ahad (22/9).
Dalam hal ini, Jauhari mengklaim bahwa janji seperti yang diungkapkan oleh Fauzi masih belum cukup meyakinkan. Menurut dia, sampai saat ini pemerintah masih tutup mata kepada kebutuhan dan tuntutan masyarakat Masalembu.
”Sebenarnya, sudah bertahun-tahun kami mengangkat dan menuntut perbaikan fasilitas listrik. Tapi masih belum ada respon yang baik dari pemerintah,” ungkapnya.
Karena dianggap tidak memuaskan, dalam waktu dekat pihak AMMP-PLTD berencana untuk melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bahkan menurut Jauhari, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan audiensi ke Pemprov Jatim.
”Surat ke Gubernur kita sudah ajukan tanggal 20 September 2019 kemarin. Kita mengajukan tanggal 20 September 2019 ke Gubernur, cuma misalkan kapan bisa bertemu untuk melakukan audiensi, kita menunggumu jawaban dari sana,” tuturnya.
Menurut Juhari, satu-satunya sumber listrik yang ada di Masalembu saat ini berasal dari mesin diesel yang dikelola oleh pihak swasta. Untuk menikmati listrik tersebut, warga harus membayar Rp 300 ribu – Rp 500 ribu per bulan.
”Kami sebenarnya sudah sering sampaikan kondisi Listrik di Masalembu lewat Media Sosial (Medsos), baik ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan Pemkab sendiri, namun belum membuahkan hasil yang pasti,” katanya.
Juhari menilai keberadaan layanan sumber daya listrik yang memadai dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Masalembu khususnya dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Namun saat ini masyarakat hanya bisa menikmati listrik sekitar 8-10 jam dalam sehari.
Dari komisi itu, tidak adanya listrik, menjadikan masyarakat Kepulauan Masalembu sedikit tertinggal dari daerah Kepulauannya lainnnya. Ditambah lagi, beban pembayaran yang ditanggung pelanggan setiap bulan dianggap terlalu besar untuk masyarakat.
”Layanan listrik harus dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik di perkotaan atau pendalaman, serta memenuhi hak dan kebutuhan masyarakat akan layanan listrik 24 jam,” kata Juhairi dengan tegas.
Juhari juga menerangkan, banyak dasilitas umum yang terganggu akibat minimnya ketersediaan listrik di Masalembu. Seperti alat peraga pendidikan berbasis komputer dan pelayanan kesehatan berbasiskan teknologi. Disisi lain, dari sektor ekonomi, pengolahan hasil laut berbasis teknologi belum dapat dimanfaatkan secara maksimal.
”Kami membuat petisi dan mengumpulkan tanda tangan mulai 6 Agustus 2019 – 14 September 2019 kepada lembaga pendidikan, kesehatan, organisasi masyarakat, dan warga Masalembu sebagai bentuk dukungan,” tambah Juhairi.
Dalam petisi tersebut, sejumlah organisasi dan lembaga yang mendukung adanya listrik di daerah Kepulauan Masalembu itu terdiri dari pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia, PCNU Masalembu, Gerakan Pemuda Ansor, Fatayat NU, PC Muhammadiyah, Pengurus Ikatan Alumni Santri dan Kelompok Nelayan.
”Termasuk yang mendukung pimpinan Puskesmas, Lembaga Pendidikan Islam, Pelaksana Pendidikan, dan warga yang tinggal di Masalembu berdasarkan kartu keluarga,” terangnya.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua PC Ansor Masalembu Mohammad Heriyanto. Menurut dia, gelombang tuntutan atas fasilitas listrik yang memadai di Masalembu murni berasal dari masyarakat.
”Kami bersama Ormas-Ormas di Masalembu ini hanya mewadahi kepentingan masyarakat terkait permintaan fasilitas listrik. Karena fasilitas listrik yang ada saat ini memang sangat tidak memadai,” tegasnya.
Wabup Jamin 2020 Pembangunan Listrik Masalembu Selesai, PLN Tidak Yakin
Dikonfirmasi mengenai permintaan pemenuhan fasilitas listrik di Masalembu, Wakil Bupati Sumenep Achmad Fauzi dengan tegas menjamin bahwa pembangunan fasilitas listrik PLN di Masalembu akan selesai 2020 mendatang.
Bahkan menurut dia, masyarakat tidak perlu mengadakan audiensi lagi mengenai permintaan pengadaan fasilitas PLN tersebut. ”Semua PLN akan selesai 2020, termasuk Masalembu. Tidak perlu audiensi lagi, 2020 pasti selesai. Itu komitmen Pemkab Sumenep, pasti selesai,” tegasnya.
Sayangnya keyakinan tersebut tidak dimiliki oleh pihak PLN. Saat dikonfirmasi Manajer PLN UP3 Pamekasan Umar Arif mengaku banyak kendala yang harus dihadapi dalam pembangunan fasilitas listrik di kepulauan.
”Ada beberapa kendala, sering kami menemukan polemik dibawah. Bahkan ada yang mengjalang-halangi kami saat akan melakukan pemasangan,” keluhnya.
Meski begitu Arif membenarkan bahwa rencana pemasangan pembangkit listrik di Masalembu dijadwalkan pada 2020 mendatang. Hanyasaja dia belum bisa memastikan kapan tepatnya program tersebut dimulai dan kapan proses pemasangan pembangkit listrik tersebut selesai.
”Kalau menurut routmap memang 2020, tapi prosesnya lumayan panjang. Masih harus memasang pembangkit, pasang jaringan, baru melayani pelanggan. Untuk jelaskan kami akan lakukan sosialisasi,” tandasnya. (MR/AJ)
