Politik Lokal Ajang Perebutan Kekuasaan

0
332
Korupsi dalam perspektif hukum islam idris amir
Idris Amir, Ketua Generasi Indonesia Bersarung (GIB) Kabupaten Sampang. (Foto: Dok. MI)
Oleh: Idris Amir, S.HI.M.H*

maduraindepth.com – Negara demokrasi tidak lepas dari sebuah partai Politik. Sebagaimana semboyan demokrasi itu sendiri, pemimpin dalam demokrasi dapat dibahasakan dengan istilah “dari rakyat ke rakyat untuk rakyat”. Tak terkecuali pada politik lokal setingkat kelurahan atau pedesaan, sejatinya setiap masyarakat berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin di wilayahnya. Itulah konsep Demokrasi.

Menjadi orang nomor satu di desa adalah kehormatan yang luar biasa walaupun kenyataanya ini sulit dan tidak gampang sebagaimana membalikkan telapak tangan. Terlepas itu semua adalah mengendepankan nilai-nilai adat ketimuran secara umum dan khusunya orang Madura.

Orang Madura identik dengan bahasa kehormatan dan kewibawaan. Menjadi pemimpin dalam hal ini menjadi kepala desa merupakan sebuah kemenangan dan kebangkitan komunitasnya yang sebelumnya tidak banyak menjadi aktor dan berperan dalam hal yang berkaitan dengan pemerintahan di wilayahnya. Tak terkecuali adat istiadat sosial dan lain sebagainya. Ini menandakan betapa pentingnya peran pemimpin untuk bisa melaksanakan segala aktivitas kesehariannya yang mempunyai nilai lebih dibandingkan menjadi masyarakat biasa.

Kita tahu masyarakat Madura sejak dahulu kala mempunyai tiga semboyan yaitu guru, bapak/ibu (orang tua; red) dan raja. Tiga semboyan ini telah mengakar dan mendarah daging pada masyarakat Madura. Artinya masyarakat Madura selalu mengedepankan tiga pilar utama tersebut dalam menyelesaikan segala persoalan dan masalah yang sedang di hadapinya. Tak terkecuali dalam persoalan kasus hukum, semunya masih banyak yang lebih memanfaatkan raja (pemimpin lokal) dalam hal urusan administrasi apapun. Semisal membuat surat nikah, KTP, Akte Nikah dan lain sebagainya. Terlebih masyarakat perkampungan, semuanya dipasrahkan kepada kantor desa untuk menyelesaikannya sampai ke kantor dinas terkait dibandingkan menyelesaikan dengan dirinya sendiri, terlepas dilatar belakangi pendidikan yang rendah. Begitulah ketaatan rakyatnya kepada penguasanya.

Dari ini dapat dipahami bahwa peran pemimpin desa adalah dominan dalam segala urusan. Tidak sedikit kepala desa yang menjadi tim sukses perebutan kontestasi politik lima tahunan, seperti Pilpres, Pilbup, Pilgub, dan Pileg. Hasilnya, mereka banyak melenggang ke kursi tanpa menghilangkan identitas demokrasi yg sebenarnya. Bertepatan dengan pelantikan para kepala desa ini, semoga sukses dan amanah dalam membimbing masyarakatnya lebih baik hebat bermartabat Kades. Wallahu A’lam (*)