maduraindepth.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pasar sebesar Rp 6 miliar pada tahun 2025. Kenaikan target ini disambut hati-hati oleh Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag) karena dinilai cukup berat jika melihat kondisi riil di lapangan.
Kepala Diskopindag Sampang, Chairijah, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengusulkan peninjauan ulang target tersebut kepada DPRD, khususnya saat pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
“Kami sangat memahami pentingnya peningkatan PAD, tetapi kami juga berharap target ini disesuaikan dengan realitas yang ada, baik dari sisi regulasi maupun kondisi ekonomi masyarakat,” ujarnya, Rabu (16/4/2025).
Ia memaparkan, capaian PAD pasar pada tahun 2022 sebesar Rp 3,47 miliar, tahun 2023 naik sedikit menjadi Rp 3,56 miliar, dan tahun 2024 justru mengalami penurunan menjadi Rp 3,27 miliar. Semua itu berasal dari 28 pasar yang tersebar di wilayah Kabupaten Sampang.
Menurut Chairijah, tantangan terbesar dalam mencapai target tahun ini adalah karena penghapusan retribusi izin kios dan los berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang melarang pungutan biaya perizinan bagi pelaku usaha.
“Dulu kami bisa menghimpun dari retribusi izin tiga tahunan. Sekarang sudah tidak diperbolehkan, sehingga otomatis mengurangi sumber pendapatan,” jelasnya.
Selain faktor regulasi, kondisi pasar juga terdampak oleh pandemi penyakit mulut dan kuku (PMK) yang melanda sejak awal tahun 2024. Wabah ini terjadi pada dua gelombang, yakni Januari–Maret dan Oktober–Desember 2024, bahkan berlanjut hingga Januari dan Februari 2025.
“Selama masa itu, terutama di pasar hewan dan sektor perdagangan daging, aktivitas benar-benar menurun. Banyak lapak yang kosong dan daya beli masyarakat juga terdampak,” terang Chairijah.
Perubahan perilaku konsumen juga disebut turut memengaruhi sektor pasar. Banyak pelaku UMKM kini beralih ke penjualan daring, mengurangi ketergantungan terhadap kios dan lapak fisik.
“Kami melihat tren jualan online, termasuk di sektor konveksi, terus meningkat. Ini harus menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan target PAD pasar,” tambahnya.
Chairijah berharap kebijakan peningkatan PAD disusun berdasarkan kajian menyeluruh yang mencakup aspek ekonomi makro dan kondisi sosial masyarakat.
“Peningkatan PAD penting, tapi harus realistis. Target Rp 6 miliar cukup berat, apalagi target Rp 4,5 miliar sebelumnya saja belum pernah tercapai,” pungkasnya. (Pur/MH)
