maduraindepth.com – Bantuan dropping air bersih dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk Desa terdampak kekeringan, rupanya tidak bisa menjangkau wilayah kepulauan.
Meski ada yang terjangkau, hal itu hanya terealisasi di Desa Kombang dan Palasa, Kecamatan/Pulau Talango. Sementara, daerah kepulauan lain yang juga terdampak kekeringan yakni Pulau Kangean, Gili Raja dan Sapeken, belum tersentuh.
“Mobil tangki BPBD hanya bisa meng-cover sampai Pulau Talango. Tapi, kalau warga sangat membutuhkan, mobil tangki BPBD mungkin bisa merapat sampai ke pelabuhan Cangkareman, dan warga mungkin bisa mengangsurnya menggunakan perahu tandonnya,” kata Abd. Rahman Riadi, saat dihubungi sambungan salularnya, Selasa (22/10).
Untuk itu, BPBD mendorong desa-desa terdampak kekeringan untuk berkreasi menanggulangi bencana tersebut. Salah satunya yaitu dengan menggunakan Dana Desa (DD) sehingga kekeringan bisa diatasi.
Lanjut Rahman, dalam Peraturan Mentri Desa (Permendes) disebutkan, DD bisa digunakan untuk penanggulangan bencana di tingkat desa, termasuk bencana kekeringan.
Dengan anggaran tersebut, sambung Rahman, Pemerintah di desa bisa melakukan pengeboran, membeli tandon dan pipa, juga kegiatan lainnya yang berkaitan.
“Kan Dana Desa di kepulauan itu besar-besar, itu bisa dianggarkan untuk mengatasi kekeringan,” tandasnya.
Disisi lain, Kepala Desa (Kades) Lombang, Pulau Gili Raja, Juhirman, membantah, jika Pemkab selama ini belum pernah memberikan arahan dan pemahaman soal Permendes DD bisa digunakan untuk penanggulangan bencana.
“Kami (desa) tidak tahu kalau di Permendes DD itu juga bisa digunakan dalam membantu penanggulangan bencana seperti kekeringan karena selama ini belum ada pemahaman dari Pemkab,” ucap dia saat dikonfirmasi media.
Namun, dalam mengatasi masalah kekeringan di desanya itu, dia mengaku, akan menggunakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) DD untuk melakukan penggalian sumur bor.
“Dari sumur bor itu, kita bisa menyalurkan air bersih kepada warga yang membutuhkan. Dan warga tidak harus membeli lagi ke desa tetangga,” harapnya.
Sekedar diketahui, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim hujan terjadi pada bulan Desember 2019. Sementara puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari 2020.
Prediksi itu menunjukkan awal musim hujan tahun ini mundur 10 sampai 30 hari dari perkiraan sebelumnya, yakni Oktober 2019.
“Untuk daerah Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Sumenep sendiri, prakiraan turun hujan itu pada bulan Desember mendatang,” kata Kepala BMKG Kalianget Sumenep, Usman Holid. (MR/AJ)
