Jauhnya Asa Penyandang Disabilitas Raih Kemandirian Ekonomi

maduraindepth.com – Muhammad, 32 tahun, penyandang disabilitas daksa masih ingat kalau orang tuanya sangat protektif.

“Dulu waktu kecil orang tua memproteksi saya agar tidak keluar dan bermain dengan teman-teman. Mungkin karena mereka khawatir takut terjadi apa-apa dengan saya,” ujar Muhammad yang tinggal di kelurahan Polagan, Sampang.


Akibatnya Muhammad tidak punya rasa percaya diri. Dia kuatir dengan kekurangan yang dimilikinya dalam bergaul dengan orang lain. Belum lagi stigma bahwa menyandang disabilitas itu adalah aib.

Dia yakin teman-temannya sesama penyandang disabilitas mengalami hal yang sama.
“Hal ini tidak lepas dari lingkungan keluarga yang sangat ketat menjaga agar tidak berinteraksi dengan lingkungan luar,” katanya.

Kendati demikian, Muhammad adalah satu dari ribuan penyandang disabilitas di Madura yang berhasil memiliki identitas kependudukan. Ia mengikuti perekaman KTP massal di kantor kecamatan. Muhammad datang ke kantor kecamatan meskipun menjadi perhatian banyak warga yang hadir mengikuti perekaman KTP-elektronik waktu itu.

“Sama seperti yang lain, saya juga disuruh duduk menunggu antrian. Jadi tidak ada fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas. Cuma saat itu orang banyak melihat ke saya. Ya, mungkin karena kondisi saya yang seperti ini,” kenangnya.

Muhammad mengatakan dia tidak mempedulikan tatapan orang-orang pada saat itu. Bagi dia, selama tidak ada kata cemoohan yang keluar, dia tidak akan peduli.

“Saya cuek saja,” ucapnya.

Sekarang Muhammad cukup beruntung karena memiliki dokumen kependudukan, seperti akta kelahiran, kartu keluarga dan KTP-elektronik.
Walaupun telah memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, Muhammad mengaku belum pernah melamar kerja ke kantor atau perusahaan. Muhammad masih belum punya keberanian karena keterbatasan kondisi fisiknya.

Pria lulusan SD ini bekerja di bengkel milik kakaknya. “Saya enggak berani melamar kerja. Dinas pun enggak pernah menawarkan pekerjaan kepada saya,” tuturnya.

Penyandang disabilitas yang pernah dikirim ke Balai Latihan Kerja di Solo, Jawa Tengah selama satu tahun ini menginginkan adanya peraturan yang dapat melindungi hak disabilitas. Dengan adanya peraturan daerah, Muhammad yakin percaya diri teman-temannya akan meningkat karena ada kepastian hukum.

“Kalau sekarang ya enggak berani lah (melamar kerja). Teman disabilitas yang lulus S1 saja kemarin enggak lolos seleksi masuk pegawai negeri, apalagi saya yang lulusan SD,” ujarnya sambil tertawa.

Perhatian pemerintah kepada penyandang disabilitas masih minim. Buktinya, hingga sekarang belum ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan kepada mereka. Bahkan, tidak sedikit disabilitas yang belum mendapatkan pelayanan kependudukan dan sulit mendapatkan pekerjaan.

Ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Sampang Munawi menuturkan, persepsi masyarakat tentang disabilitas berdampak pada akses yang diperoleh. Misalnya, disabilitas tidak memiliki e-KTP serta pelayanan yang lainnya. Padahal pelayanan tersebut penting bagi disabilitas untuk mendapatkan hak-haknya, termasuk akses pada pekerjaan.

Baca juga:  Anggaran Rp 27,5 M PU Bina Marga Provinsi Jatim Direfocusing

Munawi berharap ada regulasi khusus yang mengatur perlindungan kepada disabilitas. “Jadi, kita berharap diberlakukan sama dengan yang lain,” ucap karyawan tetap PT. Garam itu.

Menyikapi itu, Agus Sumarso, Kepala Bidang Ketenagakerjaan (Naker) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sampang. Menurutnya, sebelum pandemi pihaknya aktif menggelar pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas.

Peserta yang ikut pelat