maduraindepth.com – Kebencanaan penyandang disabilitas saat ini menjadi isu nasional. Sebabnya, masih banyak kaum disabilitas yang belum terpenuhi haknya.
Hal itu disinggung oleh Plt Direktur Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia (RI), Pangarso Suryotomo saat menghadiri Rakornis Jambore Forum Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Jawa Timur, Jumat (17/9) di Obis Camp Trawas, Kabupaten Mojokerto.
Pangarso Suryotomo meminta agar Forum PRB Jatim lebih memerhatikan penyandang disabilitas dalam memahami Early Warning System (EWS) kebencanaan.
“Luar biasa teman-teman tuna rungu (gangguan pendengaran) ikut dalam acara ini, mereka hadir lantaran merasa golongan mereka paling rentan di antara para disabilitas lain pada saat terjadinya bencana,” ujarnya.
Suryatomo menyebutkan, kehadiran kaum disabilitas di Rakornis Jambore Forum (PRB) Jatim karena ingin memahami langkah mengantisipasi, menghadapi, dan evaluasi saat terjadi bencana. Sedangkan di Jatim sendiri terdapat beberapa bencana yang perlu ditanggapi dan pahami.
“Jadi Forum PRB Jatim perlu mendiskusikan soal EWS untuk para kaum disabilitas, sehingga mereka bisa mempelajari apa itu EWS, salah satunya dengan adanya pentongan,” ucapnya.
Dilaporkan, saat ini keberadaan kaum disabilitas di Jawa Timur sendiri diperkirakan lebih dari 3 persen dari total hampir 5 juta orang penyandang disabilitas di Indonesia.
Sementara, Sekjen Forum PRB Jatim, Sudarmanto mengaku pihaknya sudah merangkul kaum disabilitas, yakni disabilitas tuli dan rungu yang tergabung dalam Gergatin. Hal tersebut dianggap penting mengingat saat ini Forum PRB Jatim konsen terhadap masyarakat berkebutuhan khusus.
Sudarmanto menuturkan, selama ini pihaknya menganggap kelompok disabilitas merupakan kelompok rentan. Namun kondisi tersebut tidak lagi demikian sebab para disabilitas tersebut sudah memiliki kapasitas.
“Keterlibatan mereka (disabilitas) di Forum sangat penting untuk mengetahui kapasitas yang mereka miliki. Karena sejatinya mereka mempunyai kapasitas,” ujarnya.
Usai mendapat arahan dan instruksi dari BNPB dan Forum PRB Jatim, Ketua Forum PRB Sampang Moh Hasan Jailani menyampaikan, pihaknya beberapa bulan lalu sudah mulai menyasar penyandang disabilitas dan transgender di Sampang.
“Sebenarnya dua bulan lalu kami pelan-pelan sudah mulai memetakan teman-teman disabilitas dan transgender untuk dilakukan komunikasi lebih lanjut,” ucapnya, ditemui di rumahnya, Senin (20/9).
Menurut Tretan Mamak, sapaannya, untuk menyatukan satu pemahaman dibutuhkan kesabaran ekstra. Sebab, nantinya penyandang disabilitas di Sampang akan dijadikan bagian dari tubuh Forum PRB dalam rangka mengurangi dampak risiko bencana.
“Kalau yang lain mungkin mampu menyelamatkan diri saat bencana, kalau mereka agak kesulitan. Oleh karena itu diberi simulasi dan pemahaman soal isu kebencanaan serta penyelamatan saat bencana,” ungkapnya.
Dijelaskannya, penyandang disabilitas saat ini harus diberi ruang, sehingga kegelisahan dan keinginan mereka bisa dipahami. Tak hanya itu, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas harus terlindungi.
“Ingat, tak cukup selesai setalah dikasih sembako. Ada hal lain yang harus mereka dapatkan, adalah pengakuan sosial dan pemahaman soal isu-isu kebencanaan,” jelasnya.
Selain penyandang disabilitas, Forum PRB Sampang juga masih dalam proses memantau kondisi transgender agar diberi ruang yang cukup untuk pemenuhan hak-hak dasar.
“Kita tidak tahu pasti bagaimana kondisi mereka. Namun yang jelas komunikasi dan bergandengan tangan antara pemerintah, organisasi kebencanaan dan masyarakat harus bersama memperjuangkan hak-hak mereka,” pungkasnya. (Alim/AW).
