Jaka Jatim Sebut DPRD Pamekasan Lakukan Drama Politik

Massa aksi saat menyampaikan aspirasi di depan gedung DPRD Pamekasan, Senin (13/7). (Ruk/MI)

maduraindepth.com – Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Kabupaten Pamekasan, Madura menyebutkan pemalsuan tanda tangan yang diduga dilakukan oleh oknum DPRD Pamekasan, Madura sebagai drama politik.

Hal itu disampaikan melalui aksi demonstrasi yang bergerak dari Monumen arek Lancor Pamekasan menuju depan gedung DPRD kabupaten Pamekasan.


Banyaknya polemik di Kabupaten Pamekasan, Madura kata koordinator aksi, Musfiqul Khair, seperti penggandaan mobil sehat, pemalsuan tanda tangan dan persoalan dana covid-19 merupakan drama politik yang dipertontonkan.

“Adanya drama politik yang dipentaskan tersebut membuat masyarakat merasa resah, dan ini harus diusut tuntas sehingga institusi legislatif selaku wakil rakyat terjaga dengan baik,” kata Musfiqul Khair dalam orasinya, Senin (13/7).

Lebih lanjut, Mantan ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pamekasan itu mendesak BK DPRD Pamekasan bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan kasus tanda tangan palsu yang diduga dilakukan oleh oknum DPRD Pamekasan.

“Pemalsuan tanda tangan serta dokumen itu bertujuan untuk mengambil keuntungan pribadi di tengah wabah Covid-19. Hal itu dibuktian dengan isi dokumen permohonan dana puluhan juta melalui program CSR Bank Jatim,” imbuh Musfik.

Menanggapi hal tersebut, Alanwari, anggota komisi III DPRD saat menemui massa aksi mengatakan, kasus pemalsuan tanda tangan di pasrahkan ke Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Pamekasan untuk diproses lebih lanjut.

Baca juga:  Pertama Kali, Pemkab Sampang Raih Predikat WTP

“Pemalsuan tanda tangan dari pihak masing-masing komisi sudah dipasrahkan ke BK,” kata Alanwari menjelaskan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat punya hak dalam mengawasi mengenai hak-hak rakyat yang diamanatkan kepada DPRD Pamekasan.

“Silahkan kepada teman-teman untuk mengawasi semuanya. Sidang pertama akan dilaksanakan pada hari Rabu. Dalam sidang pertama itu saksi pelapor, saksi fakta. Kalau terkait dengan bank Jatim maka akan panggil bank jatim dan nanti akan memanggil terlapor. Selanjutnya ada konfrontasi antara satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir baru dibawa ke Paripurna,” katanya.

Dalam melakukan gugatan mengenai pemalsuan tanda tangan, kata Alanwari, teman-teman komisi DPRD itu mempunyai hak pribadi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun baik partai maupun yang lainnya.

Alanwari, dalam kesempatan tersebut tidak berani mengungkapkan siapa pelaku yang melakukan pemalsuan tanda tangan .

“Saya tidak punya hak untuk menyebutkan. Nanti BK yang akan menyampaikan.Jadi yang melanggar itu sudah ada pasalnya di kode etik kita,” katanya.

Enam Tuntutan Massa Aksi

Sementara ada enam tuntutan yang disampaikan massa aksi kepada DPRD Pamekasan diantaranya sebagai berikut;

Pertama, hentikan drama politik yang ujung-ujungnya hanya kepentingan politik dan keuntungan politik yang mengatasnamakan wakil rakyat dan pelayan rakyat.

Kedua, dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan segera ungkap dan tuntaskan pansus mobil Sigap dan pansus covid-19.