maduraindepth.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Pejuang Masyarakat Jawa Timur (FPMJT) datangi Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep. Kedatangan mereka menyoal tentang Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang dikemas dengan Program Sembako. Program tersebut dinilai menimbulkan kegalauan bagi para petani.
Hal itu diungkapkan Ketua LSM FJMT Sumenep, Bambang Supratman. Dalam audiensinya dia menyebut bahwa Program BPNT selama ini membuat masyarakat senang khususnya para Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Namun, disisi lain program kesejahteraan itu juga menyisakan luka bagi para petani.
“Faktanya, beras yang di salurkan untuk para KPM harus beras yang berlebel salah satu merek dan berkualitas premium, lalu mau di kemanakan beras hasil petani di Sumenep ini,” ujar Bambang, di ruang komisi II DPRD Sumenep, Kamis (12/3).
Bambang menyebut, tidak kurang dari 25.000 hektar sawah petani menanam padi yang produktivitasnya skitar 7 ton beras per hektare sawah, sehingga para petani bisa memproduksi padi sekitar 175.000 ton sekali panen.
“Apalagi, masayarakat Sumenep dalam satu tahun menanam padi bisa 2 sampai 3 kali, sehingga kalau di total masyarakat Sumenep dalam setahun bisa menghasilkan padi sekitar 525.000 ton setiap tahunnya,” urainya.
Padahal, kata dia, beras yang dihasilkan para petani Sumenep tidak kalah bagus kualitasnya dengan beras dengan merek tententu yang berkualitas premium. Bambang menilai hal ini patut dicurigai adanya konspirasi tingkat tinggi oleh oknum-oknum tertentu, sehingga para KPM minta dilayani oleh produsen beras dari luar Madura.
“Sehingga yang diuntungkan adalah para pengusaha beras yang ada di luar Kabupaten Sumenep, sementara para petani padi menjerit. Maka dari itu kami minta untuk beras yang digunakan untuk Program BPNT atau Sembako berasnya menggunakan beras hasil petani Sumenep,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Sumenep, H. Subaidi, membenarkan jika para petani padi Sumenep dalam setahun panennya samapai 3 kali panen.
“Sebetulnya ini memang prioritas kami, yang berhubungan nasib rakyat, jadi nanti akan kami carikan solusi tidak hanya di program BPNT saja, melainkan kami juga berusaha untuk penyediaan lumbung pangan melalui Dinas Ketahanan Pangan Sumenep,” tuturnya, pada awak media usai audiensi.
Namun, terkait permintaan LSM FPMJT tentang penyaluran Program Sembako pada KPM agar menggunakan beras hasil petani, pihaknya akan mempertimbangkan atas inisiatif tersebut.
“Untuk realisasi progran tersebut ada peraturan yang harus diikuti, temasuk kualitas beras dan suplayernya. Inisiatif itu saya setuju, tapi kami butuh waktu untuk berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait,” pungkasnya. (MR/AJ)
