maduraindepth.com – Ratusan demonstran yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tani mendatangi kantor Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan (Dispertahortbun) Bangkalan, Kamis (24/11). Para pengunjuk rasa menuntut agar pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan kelangkaan pupuk di Bangkalan.
Para petani menilai kinerja Dispertahortbun Bangkalan tidak maksimal. Sebab, hingga saat ini masyarakat merasa kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, maupun non subsidi.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Rohman menyuarakan, pemerintah harus menanggapi serius persoalan kelangkaan pupuk di Bangkalan. “Kelangkaan pupuk masih belum menemukan solusinya, kami meminta dinas pertanian bisa bertanggungjawab atas kelangkaan pupuk yang terjadi di Bangkalan ini,” tegasnya.
Ada beberapa poin tuntutan dari Aliansi Pemuda dan Masyarakat Tani yang disampaikan. Di antaranya, Pemkab Bangkalan harus menyelesaikan persoalan keterbatasan/kelangkaan pupuk di masyarakat, baik yang bersubsidi ataupun non subsidi.
Kemudian, Dispertahortbun harus mengoptimalkan realisasi program kartu tani (Kartani) serta menerapkan elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (E-RDKK) secara transparan, sehingga dapat diakses.
Selain itu, massa aksi juga meminta penyuluhan dan kelompok tani (Poktan) harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat secara intens, terutama di tengah optimalisasi penerapan Kartani. Tuntutan berikutnya, para petani meminta agar pemerintah membuat kios di setiap desa agar terjangkau diakses oleh masyarakat.
Massa aksi juga meminta agar tuntutan yang diajukan bisa segera ditindak lanjuti selama 5×24 jam. Jika tidak, pengunjuk rasa mengancam akan membanjiri Bangkalan dengan aksi yang lebih besar lagi.
DAPATKAN INFORMASI TERKINI DI SINI
Menanggapi hal itu, Kepala Dispertahortbun Bangkalan, Puguh Santoso menyampaikan, jumlah pupuk yang diterima daerah memang tidak seperti biasanya. Penyebabnya, ada pengurangan jatah distribusi pupuk dari Pemerintah Provinsi (Pemprov).
“Pupuk di Bangkalan ini yang awalnya alokasinya dalam satu tahun 20 ribu, diadakan pengurangan oleh Pemprov menjadi 16 ribu. Dari pupuk Indonesia pun pengirimannya terlambat,” jelasnya saat menemui massa aksi.
Puguh menambahkan, pihaknya tidak setuju dengan jumlah pengiriman dari pupuk Indonesia. Menurut dia, jumlah yang dikirimkan tidak mencukupi untuk wilayah Bangkalan. “Pengirimannya setiap hari 30 ton, sedangkan kami sepakat dengan 200 ton perhari, tetapi untuk bulan November dan Desember stok kami cukup asalkan pengirimannya harus tertib,” pungkasnya.
Usai mendapat penjelasan, massa aksi kemudian membubarkan diri. Sebelum itu, demonstran juga menggelar penandatanganan kesepakatan dengan Dispertahortbun Bangkalan. (RM/*)
