Tantangan Pesantren Masa Kini

Tak heran kalau bermunculan tokoh-tokoh agama karbitan. Mudah mengeluarkan statemen, padahal tidak memiliki kemampuan agama yang mendalam.

Aunul Abied Shah Tantangan Pesantren Masa Kini
Muhammad Aunul Abied Shah. (FOTO: Istimewa)
Oleh: Muhammad Aunul Abied Shah*

maduraindepth.com – Baru-baru ini Menteri Agama Jend. TNI (Pur) Fachrul Razi membuat statemen yang sangat krusial, tetapi kelihatannya kurang banyak menarik perhatian. Dia menyatakan bahwa Peraturan Menteri Agama yang menjadi turunan UU Pesantren sudah lulus uji publik.

“Undang-undang ini memberikan afirmasi, rekognisi, dan fasilitasi terhadap pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat,” katanya saat memimpin peringatan Hari Santri Nasional (HSN) 2020 di Kantor Kemenag, Jakarta Pusat, Kamis (22/10).


Nantinya, lewat peraturan tersebut, pesantren akan resmi menjadi lembaga pendidikan formil yang diakui ijazahnya. Dengan bahasa lain, Peraturan turunan ini akan semakin mengabsahkan terjadinya formalisasi pesantren. Apakah ada positifnya? Bisa jadi yang sudah disebutkan akan direalisasi, baik semuanya ataupun sebagiannya. Apakah ada negatifnya? sudah tentu!

Salah satu persoalan utama yang timbul dari formalisasi pendidikan di pesantren adalah pembakuan yang membuat pesantren tidak bisa menjalankan misinya untuk memenuhi kebutuhan sektoral dan regional masyarakatnya. Seperti yang terlihat dari sistem pendidikan nasional saat ini yang terlalu “sentralistik minded” dan “Jakartanized oriented”. Padahal kondisi di setiap daerah sangat berbeda dengan capaian-capaian pendidikan dan kebutuhan riil masyarakat, kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di “Pusat”.

Pada akhirnya, setiap aturan mirip dengan soal ujian Nasional; dibuat standardisasi garis tengah, bahkan terkadang dipaksakan selurusan dengan garis minimal, sebagaimana terlihat pada kurikulum Madrasah Diniyah (Madin) yang terdapat di subdit Pontren Kemenag saat ini -terasa rendah dan tidak memperhatikan keanekaragaman pesantren yang ada-.

Baca juga:  Melihat Semangat Pemuda dalam Kemajuan Desa

Formalisasi pendidikan pesantren juga membuat lembaga Islam tradisional ini semakin mudah dikooptasi oleh dinamika politik dan kekuasaan, baik di tingkat pusat dan maupun di tingkat daerah. Dalam kenyataannya pesantren yang mempunyai kekhasan sebagai lembaga pendidikan dan lembaga kemasyarakatan sekaligus tidak bisa melepaskan diri sepenuhnya dari dinamika politik yang berlangsung di sekitarnya. Sebab politik adalah upaya untuk mendapatkan powerful authority (kekuasaan) terhadap sumber daya yang ada, baik berupa sumber daya alam, dan maupun sumber daya manusia dan finansial.

Di sisi lain, di banyak daerah yang ada di Indonesia, khususnya di kantong-kantong santri, kita mendapatkan bahwa pesantren adalah otoritas soft-power yang tidak bisa diremehkan pengaruhnya.

Ya, politik dan pendidikan adalah inextricably linked (terkait tanpa bisa dipisahkan) dalam ungkapan Abernethy dan Coombe, khususnya dalam proses pembentukan aspirasi dan sikap politik sebuah kelompok masyarakat. Bahkan Paulo Freire mensinyalir adanya hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara pendidikan dan politik.

Masalahnya, ikhlaskah para stakeholder pesantren membiarkan intervensi politik yang terlalu dalam terhadap proses pendidikan yang di berlangsung di pesantrennya, sehingga sampai mempengaruhi citra dan mengubah – sedikit atau banyak – jatidiri pesantren tersebut?

Para Kyai pemangku pesantren seharusnya melakukan politik adiluhung, bukannya politik praktis yang telah terbukti – selama masa reformasi – banyak merusak citra para kyai dan pesantrennya. Apalagi saat ini, keterlibatan para pemangku pesantren dalam dunia politik memang berhasil membuat bangunan pesantren semakin megah menjulang tinggi, tetapi di sisi lain telah membuat bangunan idealismenya menjadi keropos siap-siap roboh tak lama lagi. Apalah bedanya bahwa realita itu telah dirasakan dan diakui, ataupun tidak, selama tidak ada kesadaran dan tindakan nyata untuk menangani “susu yang kadung tumpah”.