maduraindepth.com – Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) 02 meliputi Kecamatan Bluto Lenteng, Gili Genting, Saronggi, kepung kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumenep.
Dalam aksinya kali ini, masyarakat meminta Bawaslu Sumenep segera menyikapi kasus Politik Uang (Money Politic) yang dilakukan oleh Lima Tim Sukses (Timses) yang tertangkap Olah Tangkap Tangan (OTT) Polisi Sektor (Polsek) Saronggi beberapa pekan lalu, saat Pemilihan Umum (Pemiku) serentak 17 April 2019 digelar.
“Sampai saat ini tidak ada tindakan yang jelas oleh Bawaslu, tidak ada tindak lanjut, kami meminta Undang-undang harus diberlakukan,” teriak orator Aksi Supardi selaku Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Rabu ( 8/5).
Pihaknya jiga meminta hasil putusan dari Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) atas kasus money politic yang dilakukan ke lima timses tersebut.
“Saya minta terbitkan rekom. Manakala rekom tidak terbitkan oleh Bawaslu, kami akan duduki kantor Bawaslu,” katanya.
Unjuk rasa sendiri digelar sekira pukul 10.30 WIB, para rombongan aksi datang dengan menggunakan tiga mobil pick up, bersama banner foto ke lima Timses yang melakukan kasus politik uang di Pemilu bulan lalu.
Masyarakat juga meminta ketegasan Bawaslu dalam menuntut keadilan dan kecurangan Pemilu yang menjadi pesta demokrasi bagi rakyat Indonesia.
“Kami tidak mau Dapil kita di curangi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab,” teriak orator aksi yang bergilaran menuangkan aspirasinya.
Masyarakat sendiri sampai saat ini masih dalam pengawalan ketat pihak kepolisian, dan berjaga di luar Kantor Bawaslu Sumenep.
“Disana sini melakukan politik uang dan itu sudah cukup bukti. Kami meminta Bawaslu untuk mendiskualifikasi Caleg tersebut. Kami tidak akan pulang ketika belum ada kejelasan dan kepastian dari Bawaslu,” ungkap Supardi kepada awak media.
Sampai berita ini diterbitkan masyarakat masih menunggu kepastian Bawaslu yang tengah melakukan rapat bersama Gakkumdu. Diperkirakan hasil rapat selesai sekitar sore hari nanti. (MR/NR)
