Sosialisasi PKPU 4/2022, Begini Penjelasan KPU Sampang

KPU Sampang
Komisioner Divisi Teknis Penyelenggaraan, Aisyah, didampingi Ketua KPU Sampang Addy Imansyah (tengah) dan Komisioner divisi Perencanaan Data dan Informasi, Aliyanto, saat konferensi pers, Jum'at (29/7) lalu. (FOTO: Agus Wedi)

maduraindepth.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sampang melakukan sosialisasikan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 kepada Partai Politik, lembaga dan pemerhati pemilu. PKPU tentang pendaftaran, verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu itu mengacu pada UU Nomor 7/2017, Putusan MK 55/PUU-XVIII/2020 dan PKPU Nomor 3/2022.

“Pendaftaran parpol peserta pemilu 2024 dimulai tanggal 1 sampai 14 Agustus 2022. Sedangkan verifikasi administrasi dimulai tanggal 2 Agustus sampai 11 September,” ucap Addy Imansyah, Ketua KPU Sampang, Jum’at (29/7).


Sementara, Komisioner KPU Sampang divisi teknis penyelenggaraan, Aisyah menjelaskan, ada 4 tahapan verifikasi parpol, yakni tahapan pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi faktual dan penetapan. Tugas KPU Sampang, kata dia, berkaitan dengan verifikasi administrasi.

“Jelas tadi di pasal 35 tugas KPU Kabupaten memverifikasi administrasi melalui aplikasi Sipol (Sistem Informasi Partai Politik),” ujar Aisyah saat konferensi pers usai acara Sosialisasi PKPU 4/2022.

Ketika nanti verifikasi faktual, KPU Sampang, kata dia, akan terjun langsung ke kantor parpol untuk memverifikasi faktual kepengurusan, kantor tetap dan keanggotaan.

“Untuk sampel yang akan diverifikasi faktual kita akan menunggu dari Sipol. Tapi untuk jadwal kegiatan sudah jelas di lampiran PKPU 4/2022,” terangnya.

Aisyah menambahkan, didalam verifikasi administrasi, ada verifikasi administrasi dan verifikasi administrasi perbaikan. Bagi partai politik yang belum memenuhi syarat bisa melakukan verifikasi administrasi perbaikan.

Baca juga:  Sebulan Melarikan Diri, Baidi Diringkus di Tempat Persembunyian

“Sama juga di verifikasi faktual perbaikan. Jadi masih ada kesempatan bagi parpol yang tidak memenuhi syarat di verifikasi faktual bisa melengkapinya di verifikasi faktual perbaikan,” tambahnya.

Sedangkan item yang akan diverifikasi, sambung Aisyah, yaitu kecocokan KTA dengan KTP, yaitu memastikan NIK, nama, pekerjaan dan jenis kelamin sesuai semua. Jika NIK itu tidak terdaftar dalam DPT, pihaknya akan melaporkan ke KPU. Pun jika tidak terdaftar di Kemendagri maka akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Kemendagri.

“Jika NIK itu dicek oleh Kemendagri aktif maka kami memberikan status memenuhi syarat,” pungkasnya. (AW/MH)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here