Peran Perempuan Masih Sangat Minim, Ini Kata Dua Srikandi Demokrasi Sampang

Siti Aisyah, Komisioner divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sampang bersama Ketua Bawaslu Sampang, Insiyatun saat menjadi narasumber acara Talk Show di salah satu radio swasta di Sampang. (Foto: Netfid for MI)

maduraindepth.com – Peran perempuan dalam pelaksanaan demokrasi khususnya di Kabupaten Sampang terbilang sangat minim. Ini dikatakan oleh dua Srikandi penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Sampang, Insiyatun Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sampang dan Siti Aisyah Komisioner divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Sampang, Senin (8/3).

Insiyatun memaparkan, demokrasi ada dua yaitu prosedural dan non prosedural. Secara prosedural meliputi penyelenggaraan, pengawasan, dan pemantauan. Selain itu, menjadi pemilih yang berperan aktif dalam pelaksanaan pemilu, serta berperan aktif menjadi peserta pemilu.


Sedangkan non prosedural, lanjut dia, berbicara tentang bagaimana memberikan edukasi tentang demokrasi pada masyarakat. Seperti yang telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini ketika melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan kepada masyarakat untuk pemilu 2024.

“Disisi lain dari sektor non prosedural, adalah dengan melakukan gerakan perempuan demi mewujudkan kebaikan dalam demokrasi elektoral,” tandasnya.

Dia menjelaskan, peran perempuan dalam demokrasi tidak hanya menjadi penyelenggara dan peserta pemilu, tetapi bagaimana perempuan bisa mengakomodir kepentingan rakyat. Minimnya peran perempuan, menurut Insiyatun, akibat kurangnya pendidikan dan sosialisasi politik di masyarakat.

“Mindset masyarakat menjadi persoalan utama. Untuk mengatasi itu, Bawaslu sudah menyiapkan program sekolah kader pengawas partisipatif pemilu (SKPP),” bebernya.

“Kami sudah memiliki 21 kader pengawas partisipatif, 40 persen diantaranya adalah kader perempuan. Mereka diarahkan untuk membawa komunitas mereka menjadi pengawas partisipastif, dan itu sudah ada dalam program Bawaslu tahun 2021,” sambungnya.

Baca juga:  Kembangkan Potensi Madura, UTM Gelar International Camp 2019
Ketua Bawaslu Sampang Insiyatun saat mengisi acara pelatihan sekolah kader Kopri PMII Sampang. (Foto : Istimewa)

Melalui program SKPP, ucap Insiyatun, pihaknya akan menyasar kelompok perempuan yang aktif di organisasi kepemudaan maupun usaha kecil dan menengah (UKM) untuk mensosialisasikan kepada kelompok perempuan lainnya. “Tidak hanya sosialisasi namun membangun pendidikan politik yang baik dan mendorong mereka bagaimana mereka ikut andil dalam pesta demokrasi,” jelasnya.

Dirinya menolak pandangan masyarakat bahwa perempuan tidak punya peran penting dalam demokrasi dibanding laki-laki. Menurutnya, perempuan tidak harus bersaing dengan cara mengalahkan laki-laki. “Perempuan harus mampu menempati jabatan strategis, bersaing secara intelektual dan memiliki pengaruh besar dalam lingkup kebijiakan publik,” tegasnya.

Adil Gender Tak Harus Sama dengan Laki-laki

Tak kalah penting, lanjut Insiyatun, memberikan kualitas terbaik apa yang perempuan bisa, memberikan pemahaman pada lingkungan bahwa perempuan juga bisa dan masyarakat bisa menerima serta memahami peran dan fungsi perempuan juga diperhitungkan.

“Adil gender tidak harus sama dengan laki-laki, namun khususnya perempuan harus mampu memberikan terbaik dari kualitas diri saat menjabat di lingkungan publik,” tegas kader PMII ini.

Karena saat ini masih pandemi COVID-19, terang Insiyatun, sejumlah pelatihan pendidikan demokrasi jadi terkendala. Namun, menurutnya, tahun 2024 nanti akan banyak program sosialisasi, pelatihan dan pendidikan demokrasi yang digelarnya. Tidak hanya membangun skill saja, namun juga pendidikan politiknya.

Baca juga:  Dua Kecamatan Di Sumenep Diterjang Puting Beliung

“Perempuan harus bangkit dan mau bertindak. Jangan merasa malu, dimana ada kemauan pasti ada jalan,” pesannya.

Hal senada juga disampaikan Siti Aisyah, Komisioner divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Sampang. Menurutnya, peran perempuan dalam pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia memang masih minim. Hal itu menjadi pekerjaan rumah bagi insan demokrasi. Meski keterpilihan perempuan di DPRD meningkat, dibanding tahun 2014 yang awalnya berjumlah 1 orang menjadi 3 orang anggota DPRD.

“Ini menjadi awal yang baik bagi perempuan Sampang bisa berpartisipasi lebih aktif lagi dalam proses penyelenggaraan demokrasi di Sampang,” ucap Aisyah.

Soal peran perempuan, menurut Aisyah bisa memilih dari empat kategori aktor politik di Sampang. Yaitu, jadi pemilih, penyelenggara, peserta pemilu, kemudian pemantau.

Masyarakat, khususnya perempuan, kata Aisyah, seminimal mungkin perannya dalam pemilu sebagai pemilih, bagaimana perempuan menggunakan hak pilihnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Manfaatkan Hak Kuota 30 PersenĀ 

Kemudian, lanjut dia, akan lebih baik lagi jika memang perempuan mau memanfaatkan kesempatan tentang kebijakan regulasi terkait aksi afirmatif. Ada kuota 30 persen yang terbuka lebar untuk perempuan terjun dalam kesempatan menjadi kontestan politik, baik sebagai peserta, maupun kontestan pemilu.

“Haknya sama, saat ada perekrutan ataupun penyelenggaraan pemilihan, itu bisa mendaftar baik sebagai penyelnggara pemilu maupun kontestan,” tukasnya.

Baca juga:  Pemdes Mandangin Kembali Salurkan BLT-DD Tahap 2 Dengan Prokes Covid-19

Dijelaskan Aisyah, untuk pendidikan politik KPU Sampang selalu melaksanakannya melalui program devisi SDM Parmas. Pada tahun 2020 lalu KPU sudah melaksanakan kelas pintar pemilu online. “Sebagai upaya meningkatkan pertispasi politik, baik perempuan maupun laki-laki. Ini menyentuh di segment pemilih pemula,” tuturnya.

Siti Aisyah, Komisioner KPU divisi Teknis Penyelenggaraan memberikan materi pendidikan politik kepada siswa-siswi SLTA Sampang. (Foto: Istimewa)

Selain program yang dilaksanakan KPU, pihaknya juga mendorong partai politik (parpol) untuk melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat dengan memanfaatkan dana Banpol. Menurut Aisyah, tugas partai politik mensosialisasikan pendidikan politik ke masyarakat, terutama di desa.

“Biar tidak terfokus pada kader partai saja. Artinya parpol lebih menyentuh pada tingkat pemilih, sehingga masyarakat juga mudah paham dan mengetahui apa dan bagaimana pemilu itu. Saya harapkan seperti itu bagi setiap parpol,” tegasnya.

Dengan adanya dana banpol, kata Asiyah, parpol bisa meningkatkan pendidikan demokrasi yang berkualitas di Sampang. Sebab, secara kuantitas, tingkat partisipasi pemilih sangat tinggi hingga mencapai 96 persen. “Tapi tidak dengan kualitasnya, ini menjadi tugas kita bersama,” ucap Alumni Pondok Pesantren Nazhatut Thullab, Prajjan Camplong ini.

Dengan momentum hari perempuan sedunia, ia ingin perempuan di kabupaten Sampang terus maju, karena kesempatan selalu terbuka lebar untuk terlibat dan berpartisipasi dalam demokrasi.

“Karena tidak ada yang tidak mungkin. Semua pasti ada jalan jika kita ada kemauan,” ucapnya berpesan. (AW)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here