Pengangkatan Perangkat Desa Baru Harus Ada Rekomendasi Camat

0
577
Pilkades Serentak Sumenep
Kepala DPMD Sumenep, Moh. Ramli saat ditemui diruang kerjanya. (MR/MI)

maduraindepth.com – Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep Moh. Ramli menegaskan mekanisme pergeseran perangkat desa baru.

Hal itu merujuk ke dasar hukum yang menjadi pedoman pengangkatan perangkat desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“UU Desa”), Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (“PP Desa”) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (“Permendagri 83/2015”).

“Semua itu ada aturannya semua, dari regulasi UU turun PP, dan Permen, sampai Perbub, sudah mengatur tentang pemberhentian dan pengangkatan perangkat Desa,” terang Moh. Ramli pada maduraindepth.com, Rabu (20/11).

Dia mengatakan, pengangkatan perangkat Desa baru harus terlebih dahulu memberhentikan perangkat Desa yang lama. “Ya harus diberhentikan dulu yang lama, tidak mungkin nanti ada dua kursi. Tentu dari hasil rekomendasi Camat,” papar Ramli.

Secara prosedur, sambung Moh. Ramli, pengangkatan perangkat Desa baru setelah memiliki rekomendasi Camat, baru bisa diberhentikan perangkat Desa yang lama.

“Untuk pemberhentian perangkat Desa itu ada dua jenis, salahsatunya orangnya telah meninggal dunia dan diberhentikan oleh Kepala Desa (Kades)nya sendiri,” jelas mantan Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Sumenep ini.

Dia hanya berpesan, agar mekanisme pengangkatan perangkat Desa harus transparan kepada masyarakat. “Silahkan mengangkat perangkat Desa yang baru sesuai dengan kewenangannya, tentu harus transparan Kadesnya,” katanya.

Sebab itu, kata Moh. Ramli, Kades mempunyai Kewenangan penuh dalam hal tersebut, tentu tidak sampai menyalahi regulasi dan aturan yang ada.

“Ketika berbicara Kades, siapapun yang sudah pada posisi ini memang diregulasinya mempunyai kewenangan memberhentikan dan mengangkat perangkat Desa,” pungkasnya. (MR/AJ)