Nenek Jumanti Tak Dapatkan Bantuan, Kabid Rehsos : Korban Politik Mungkin

Nenek Jumanti Korban Politik
Kabid Rehsos Dinsos Sumenep Kamiluddin saat ditemui di ruang kerjanya. (Foto: MR/MI)

maduraindepth.com – Persoalan politik tak lepas dari persoalan sosial masyarakat. Dalam kasus nenek Jumanti, politik lima tahunan seperti pemilihan kepala desa (Pilkades) sangat berpengaruh kepada hidupnya.

Pasalnya, muncul anggapan bahwa sulitnya nenek Jumanti mendapat bantuan adalah karena warga Desa Gunggung, Kecamatan Batuan, Kabupaten Sumemep itu berpihak kepada lawan politik Kades terpilih pada Pilkades 2014.

Yang lebih miris, bahkan beberapa pihak percaya bahwa siapapun yang menjadi lawan politik dari pemimpin terpilih akan menjadi golongan yang termarjinalkan, bahkan dilingkunganya sendiri.
Begitu juga yang terjadi kepada nenek Jumanti.

Selama periode 2014-2019, nenek Jumanti tidak pernah mendapat bantuan apapun dari pemerintah. Alasannya karena namanya tidak pernah masuk dalam daftar pengajuan bantuan dari pihak desa.

“Jadi setelah By Name By Adres untuk kegiatan bedah rumah itu selesai, nenek Jumanti ini muncul karena ada pemberitaan di media sosial,” ungkap Kepala Bidang (Kabid) Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinas Sosial (Dinsos) Sumenep, Kamiluddin, Selasa (8/7).

Selain tidak pernah masuk dalam daftar pengajuan bantuan dari desa, Kamil, panggilan akrab Kamiluddin, mengatakan bahwa pihaknya justru mengetahui informasi mengenai nenek Jumanti dari pemberitaan di media massa.

“Setelah kami turun ke bawah baru kami tahu bahwa ada masyarakat tidak mampu yang memang belum difasilitasi oleh perangkat desa setempat. Karena melihat kondisinya, nenek Jumanti ini layak mendapatkan bantuan,” kata petugas yang juga menangani program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) tersebut.

Baca juga:  Benda-benda Bersejarah Warnai Acara Pameran Museum di Pamekasan

Lebih lanjut, Kamil mengaku sangat menyayangkan karena tidak ada upaya dari kepala desa maupun aparat yang lain untuk mengajukan bantuan kepada nenek Jumanti itu. Kemudian, dia mengaku kesulitan mendeteksi kondisi warga kurang mampu tanpa adanya bantuan dari petugas, dalam hal ini perangkat desa.

“Seharusnya kalau memang seperti itu ada pengajuanlah kesini dari Desa, kita juga kan tidak tahu satu persatu persoalan di bawah” ujarnya.

Disinggung soal alasan kenapa nenek Jumanti tidak pernah masuk dalam daftar pengajuan bantuan? Kamil menduga bahwa Nenek Jumanti adalah salah satu korban politik yang termarjinalkan di desanya. “Korban politik mungkin,” pungkasnya. (MR/MH/AJ)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *