maduraindepth.com – Kunjungan kerja Komisi IV DPR RI di Kabupaten Sampang disambut hangat oleh Bupati H. Slamet Junaidi dan Wakilnya H. Abdullah Hidayat. Selain itu, dalam Agenda reses I ini, juga disambut oleh DPRD Sampang, Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Sampang dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta Direktur PT. Garam.
H. Idi, sapaan akrab Bupati Sampang mengatakan dalam sambutannya, 63 persen masyarakat Sampang merupakan masyarakat tani. Kemudian lahan terbanyak adalah lahan garam.
“Harga garam akhir-akhir ini sangat anjlok, harga pokok produksi sudah tidak seimbang, kalau melihat profit sudah tidak menguntungkan bagi petani garam,” terang H. Idi menyampaikan kepada rombongan Kunker DPR RI, Rabu (18/12/2019).
Diungkapkan H. Idi, Kabupaten Sampang juga memiliki waduk nepa dan waduk klampis, yang sudah dianggarkan normalilsasinya sebesar Rp 35 miliar. Tentunya ketika waduk klampis sudah normal, lanjutnya, masih perlu banyak hal yang dikerjakan dengan menggunakan alat pertanian yang belum cukup memadai.
“Untuk itu mohon menteri pertanian diharapkan bisa mengusulkan kekurangan alat pertaniannya,” pintanya.
Selain itu, lanjut H. Idi menjelaskan, Sampang memiliki nelayan yang terbagi menjadi dua sisi berbeda. Yakni berada di pesisir utara dan selatan.
Menurutnya, Kabupaten Sampang memiliki pasar nelayan yang kurang layak. “Tentunya kami ingin bagaimana kedepan Sampang memiliki long storage,” harapnya.
H. Idi mengungkapkan, beberapa waktu lalu Pemerintah Kabupaten Sampang telah meresmikan pelabuhan Taddan melalui APBN. Dengan diresmikannya pelabuhan tersebut pihaknya berharap ada pertukaran komoditi antara Kabupaten Sampang dengan Kabupaten Probolinggo.
“Ketika kapal feri sudah beroperasi, tidak bisa mengangkut roda 2 dan roda 4 karena infrastruktur yang kurang memadai, untuk itu kami butuh dukungan lagi kementerian dan Komisi IV DPR RI agar pelabuhan Taddan bisa terus dikembangkan,” urainya.
Masih menurut H. Idi, harga garam di Sampang kurang diakui karena dianggap kurang layak. Oleh karenanya, kepala daerah itu meminta komisi IV DPR RI segera mengatasi persoalan garam. Sebab, yang menjadi korban adalah petani garam.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Amiruddin mengatakan, Kunker yang dilakukan kali ini adalah salah satu upaya memperkenalkan anggota-anggota DPR RI, khususnya komisi IV. “Seperti apa yang telah disampaikan Bupati Sampang, diharap agar Bapak Dirjen mengagendakan programnya untuk Kabupaten Sampang, salah satunya long storage,” ucap legislator dari partai NasDem itu.
Kedepan, lanjut Hasan, pihaknya juga akan memberikan bantuan pembangunan pasar yang tidak sehat menjadi sehat. Dan kali ini DPR RI membawa 2 ribu bibit, 2 motor roda tiga untuk pengangkut sampah dan 1 unit mesin pencacah, serta 1 unit mesin pres sampah plastik.
“Semoga apa yang kami bawa memberikan manfaat bagi masyarakat Sampang,” tandasnya.
Sekedar diketahui, setelah dilakukan simbolis serah terima bantuan dari pemerintah pusat, rombongan reses di dampingi Bupati Sampang dan Wakilnya serta beberapa OPD melakukan penanaman pohon di Hutan Kota, Kelurahan Dalpenang Kecamatan Sampang dalam agenda penanaman pohon GNPDAS 2019 dengan tema Pulihkan Lahan Membangun Masa Depan. (RIF/MH)
