maduraindepth.com – Para petani garam di Sampang Madura menggelar do’a bersama di pelabuhan bongkar muat garam Desa Pengarengan, Kabupaten Sampang. Mereka kecewa lantaran Pemerintah memberi waktu 10 hari menunggu jawaban Presiden Joko Widodo terkait anjloknya harga garam.
Ketua Forum Petani Garam Madura (FPGM), M. Yanto mengatakan, doa bersama ini merupakan bentuk kekecewaan para petani garam.
“Karena kebijakan garam impor, harga garam lokal jatuh terpuruk,” tutur Yanto kepada maduraindepth.com, Rabu (24/7/2019).
Pada hari Senin (22/7), kata Yanto, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa berkunjung ke Sampang. Dalam kunjungan itu, Khofifah meminta para petani menunggu 10 hari jawaban Presiden Joko Widodo terkait terpuruknya harga garam lokal.
“Karena kecewa Kita do’a bersama mendoakan Gubernur Jatim agar lancar menghadap presiden dan sukses,” ucapnya.
Yanto menjelaskan, anjloknya harga garam lokal disebabkan oleh kebijakan pemerintah tentang impor garam. Oleh karenanya, pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan agar tidak terjadi gejolak di bawah.
Menurut Yanto, perbandingan harga garam dari tahun 2018 sangat berbeda. Pada tahun 2018 ketika panen raya harga garam lokal mencapai Rp 1.800 per kilogram.
Namun pada tahun 2019 ini, harga garam malah terjun bebas. Per Juli 2019 untuk harga garam Kw 1 sebesar Rp 600 per kilogram, Kw 2 sebesar Rp 500 per kilogram dan Kw 3 Rp 400 per kilogram.
Dengan harga tersebut, beber Yanto, para petani garam tidak diuntungkan. Sebab harga tersebut tidak sesuai dengan harga pokok produksi yang mencapai Rp 1.600 per kilogram.
“Jangan sampai ke biaya produksi, biaya untuk beli kopi ke tambak enggak cukup, mas,” tandasnya.
Melalui do’a bersama ini, kata Yanto, petani garam menggugat pemerintah untuk membeli garam rakyat. Sebab kebijakan impor garam merugikan petani garam.
“Anjloknya harga garam karena garam impor. Pemerintah seharusnya bisa menyerap garam rakyat,” pungkasnya. (MH/AW)
