maduraindepth.com – Forum Pengurangan Risiko Bencana ( FPRB) Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur menggelar kegiatan pelatihan dasar untuk relawan kebencanaan. Pelatihan yang dilaksanakan di Pondok Pesantren (PP) Assirojiyyah, Kajuk, itu berlangsung selama dua hari mulai 13-14 Desember 2021.
Sejumlah komunitas dan pegiat kebencanaan yang ada di Sampang mengikuti pelatihan tersebut. Diantaranya Barisan Ansor Serbaguna (Banser), Pramuka, Santri Tangguh Bencana PP Assirojiyyah, Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU), Sekolah Bintang 9, Gerakan Indonesia Sadar Bencana (GRAISENA) dan Pemuda Mandangin.
Ketua FPRB Sampang Moh. Hasan Jailani mengatakan pelatihan ini merupakan salah satu bukti bahwa Sampang tidak diam saja soal isu kebencanaan.
Menurutnya, melalui kegiatan tersebut pihaknya bisa saling bersinergi dengan banyak pihak. Sehingga tidak ada anggapan relawan yang merasa paling menjaga.
“Karena kalau merasa relawan maka harus bersama dengan lainnya,” ujar pria yang karib disapa Tretan Mamak di PP Assirojiyyah, Kajuk, Kelurahan Rongtengah, Senin (13/12).
Tretan Mamak menyampaikan, pihaknya berkomitmen dengan instansi kebencanaan mengawal isu-isu kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Sampang.
“Bencana tidak akan pernah habis, kita harus bersama menyiapkan mental dan tenaga mulai dari pra, saat dan pasca bencana tiba,” ungkapnya.
Kata Tretan Mamak, peserta yang ikut pelatihan tersebut akan dicetak menjadi relawan tangguh bencana. Mulai dari teori hingga praktik di lapangan.
Bappelitbangda: Sampang Sering Banjir
Sementara Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sampang Abdul Rachman mengapresiasi pelatihan tersebut.
“Kami bangga dan apresiasi adanya pelatihan ini, menangani bencana tak cukup pemerintah saja tapi melalui peran serta fungsi dari forum dan komunitas kebencanaan sangat dibutuhkan,” ujarnya.
Menurutnya bencana alam di Indonesia tidak akan pernah berhenti karena posisi Indonesia yang berada di antara dua benua Asia-Australia dan Samudra Hindia-Pasifik.
“Salah satu dampak dari kondisi itu sering terjadi hujan lebat, seperti di Sampang yang sering mengalami banjir, kekeringan, angin puting beliung hingga longsor,” terangnya.
Dijelaskan Abdul Rachman, berdasarkan undang-undang No 23 Tahun 2014, penangan bencana juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Aturan itu juga tertuang dalam Peraturan No 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) terhadap penanganan bencana dan Permendagri No 101 Tahun 2018 yang terdapat tiga SPM dalam aturan itu.
Namun demikian, sambung Abdul Rachman, pemerintah daerah akan menjadi berat dalam menjalankan beberapa sub urusan bencana tersebut jika hanya dilakukan sendiri.
“Adanya sinergitas dan partisipasi masyarakat seperti kegiatan pelatihan kebencanaan oleh FPRB bekerjasama dengan POMI harus ditiru dan berharap para relawan bisa memanfaatkan kesempatan ini,” pungkasnya.
Perlu diketahui, hadir dalam kegiatan tersebut diantaranya Pengasuh PP Assirojiyyah, Kajuk, KH. Athoulloh Bushiri, Ketua Tanfidziyah PCNU Sampang, KH. M. Itqon Bushiri, BPBD Sampang, BPBD Jatim, FPRB Jatim dan Paiton Energi. (Alim/MH)
