maduraindepth.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Komite Mahasiswa Madura (KMM) se Jabodetabek menggelar aksi demontrasi di depan Gedung Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di jalan Merdeka Utara nomor 7 – Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (6/6). Aksi mahasiswa asal Pulau Madura tersebut menyikapi adanya pro dan kontra terhadap hadirnya Penjabat (PJ) Bupati Sampang Rudi Arifianto.
Seruannya, semenjak Pj Bupati Sampang dilantik, telah terjadi berkali-kali demonstrasi yang dilakukan oleh dua kubu massa. Mulai dari kubu pro dan yang kontra terhadap kebijakan Pj Bupati Sampang.
“Hal ini terjadi karena dari awal masuk ke Kabupaten Sampang, Pj Bupati Sampang dengan terang-terangan menempati atau sempat tinggal dirumah salah satu ketua partai politik, yang notabeni punya kepentingan pada Pilkada 2024 mendatang,” kata Faris, Koordinator Aksi.
Menurut dia, hal tersebut membuat situasi mulai tidak kondusif. Karena terbukti sehari setelah pelantikan, Pj Bupati Sampang bersama ketua partai tersebut melakukan safari ke beberapa tempat.
“Berawal dari kedekatan Pj Bupati Sampang, beberapa hari terakhir ini, telah terjadi kembali demonstrasi secara besar-besaran menentang kebijakan dari Pj Bupati Sampang terkait evaluasi Pj Kepala Desa, serta berselang tiga hari kemudian juga ada yang berdemonstrasi mendukung kebijakan tersebut,” ucapnya.
“Kami menilai hal ini sangat tidak baik menjelang pesta demokrasi yang seharusnya masyarakat itu merasakan kenyamanan malah menjadi korban dari kepentingan politik praktis kelompok-kelompok yang ingin maju dalam pilkada November mendatang,” tambahnya.
Lebih lanjut, dia menjelaskan, dengan melihat situasi dan kondisi tersebut, pihaknya meminta agar Pj Bupati Sampang segera dilakukan evaluasi dan penggantian dengan Pj Bupati yang baru. Khususnya, pejabat yang tidak berafiliasi terhadap pihak-pihak yang mempunyai kepentingan di Pilkada mendatang.
“Demi menjaga kondusifitas tanah kelahiran kami dan kelancaran pesta Pilkada November 2024,” imbuhnya.
Pihaknya bersama pendemo meminta ketegasan dari Kemendagri agar serius dalam mengevaluasi PJ Bupati sampang dan mengganti dengan pj bupati yang netral. “Mendesak kemendagri untuk serius dalam menangani persoalan yang tengah bergejolak di tengah-tengah masyarakat sampang akibat PJ Bupati Sampang yang tidak netral,” pintanya.
Selain itu, pihaknya juga mendesak Dirjend Inspektorat Kemendagri netral dalam menangani persoalan PJ Bupati Sampang yang mengakibatkan kericuhan dan gesekan di tengah-tengah masyarakat. “Kami meminta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengambil sikap tegas untuk mencopot PJ Bupati Sampang yang dinilai terlibat cawe-cawe terhadap salah satu pasangan paslon di Pilkada Sampang,” tukasnya. (*)
