maduraindepth.com – Ambulance boat yang diperuntukkan untuk masyarakat Pulau Mandangin rupanya masih belum bisa dirasakan manfaatnya. Pasalnya hingga Mei 2022 anggaran operasional ambulance itu belum juga dicairkan.
Akibatnya, saat keadaan darurat tak sedikit warga kepulauan yang harus menggunakan perahu nelayan untuk rujuk ke rumah sakit di Sampang Kota. Padahal ambulance boat tersebut sudah dilaunching oleh Bupati Sampang pada Kamis, 25 November 2021 lalu.
Kepala Puskesmas Mandangin dr. Nur Anisah mengkonfirmasi, hingga saat ini pihaknya belum menerima anggaran operasional. Padahal selama ini pihak Puskesmas tidak memungut biaya kepada masyarakat untuk keperluan rujuk ke rumah sakit di Sampang Kota.
“Masih belum ada anggaran untuk operasional Bahan Bakar Minyak (BBM) meski ada juknisnya, kalau untuk nahkodanya sendiri sudah ada Surat Keputusan (SK) tapi belum ada anggaran yang diterima kami, seharusnya untuk perhitungan pencairan sudah mulai Januari 2022,” ujarnya, Kamis (19/5).
“Setahu kami tidak ada pembiayaan menggunakan ambulance boat ketika rujuk, artinya gratis karena sudah ada pembiayaan dari pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan setempat,” sambungnya.
Ia menjelaskan, untuk rujukan sendiri hanya dibatasi 10 kali dalam satu tahun dan yang memerlukan emergency. Misalnya orang hendak melahirkan maka butuh emergency karena takut pendarahan.
“Kita bisa menggunakan ambulance boat jika darurat memerlukan emergency serta atas rujukan dari nakes setempat. Kalau hanya penyakit biasa dan bisa ditangani di Puskesmas tak perlu ke Sampang,” ungkapnya.
Penjelasan Dinkes Sampang
Sementara Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) dan KB Sampang, Muhammad Najich melalui Sub koordinator Yankes Subagiyo mengungkapkan, bahwa anggaran operasional per triwulan sudah dicairkan.
“Itu bisa perbulan atau sesuai jumlah rujukan yang ada, kami sudah cairkan triwulan pertama Januari, Februari, Maret 2022. Sistemnya, kami akan bayar sesuai laporan dan bukti nota pembelian BBM-nya, jadi fungsikan saja karena kami menggunakan sistem klaim,” ungkapnya, Kamis (19/5).
Ia menyatakan, anggaran sebesar Rp 75 juta yang bersumber dari APBD itu belum final. Pasalnya setiap tahun pemerintah kabupaten akan menganggarkan sesuai kemampuan daerah.
“Setiap tahunnya anggaran tidak sama, bisa naik bahkan turun apalagi Rp 75 juta itu belum tentu sampai satu tahun. Jadi kami nanti lakukan Perubahan Anggaran Keuangan (PAK),” ucapnya.
Subagiyo menyebutkan kalau untuk honor nahkoda setiap bulan hanya dibayar Rp 1 juta saja. Namun katanya yang paling penting saat ada pasien harus dirujuk ke Sampang kota harus ada sisa minyak yang bisa digunakan lagi.
“Khawatir kalau dirujuk tengah malam akan kesulitan dapat BBM-nya, jadi perlu ada stok minyak jangan sampai kering di mesin sebagai bentuk pemeliharaan, apalagi setiap merujuk bisa menghabiskan 40 hingga 60 liter BBM,” imbuhnya.
Sedangkan untuk rujukan pasien sendiri tidak ada batasan jumlah. Artinya selagi pasien membutuhkan emergency dan sesuai petunjuk medis maka perlu rujuk ke Sampang kota.
“Jadi masyarakat bisa pakai ambulance boat untuk merujuk asal ada petunjuk medis dari petugas kesehatan (nakes) setempat dan itu gratis,” pungkasnya. (Alim/MH)
