maduraindepth.com – Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) mengadakan pertemuan dengan umara di Pondok Pesantren Annuqayah Guluk-guluk, Sumenep, Ahad (19/12). Harga garam dan tembakau Madura menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan tersebut.
Hadir sebagai pembicara dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko diwakili Deputi KSP Bidang Perekonomian secara virtual.
Bupati Sumenep Achmad Fauzi dan tiga perwakilan kepala daerah tiga kabupaten lainnya di Madura juga hadir dalam kesempatan tersebut. Tak luput, perwakilan petani garam dan tembakau dari empat kabupaten juga hadir dalam pertemuan ulama dan umara yang berlangsung di Ponpes Annuqayah itu.
Sementara para ulama pesantren yang hadir dalam kesempatan itu diantaranya, Ketua BASSRA KH Muhammad Rafi’i Baidlawi dari Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Pamekasan, Sekjen BASSRA KH Syafik Rofi’i bersama Pengasuh Pesantren As-Shomadiyah Bangkalan KH Abd Muhaimin M. Kemudian dari Kabupaten Sampang KH Muhammad Aunul Abied Shah dan KH. Buchori Maksum dan masyayikh Ponpes Annuqayah.
Para Ulama Madura yang tergabung dalam BASSRA menilai setiap tahun harga garam dan tembakau tidak berpihak kepada para petani.
Penanggung jawab acara, KH Muhammad Shalahuddin Warits menuturkan, hasil dari pertemuan tersebut BASSRA akan memberikan rekomendasi kepada Presiden Jokowi.
Pasalnya selama ini belum ada regulasi yang berkaitan dengan komoditas unggulan lokal yang menyentuh petani. Terutama untuk garam dan tembakau.
“Setelah ini akan ada rekomendasi yang berkaitan dengan komoditas unggulan lokal yaitu garam dan tembakau karena memang belum ada regulasinya yang langsung menyentuh kepada petani,” pungkasnya.
Baca juga:
- Empat Bupati di Madura Duduk Satu Meja Bersama BASSRA, Ini yang Dibahas
- Bertemu Bassra dan Bupati se Madura, Bupati Pamekasan Ajak Bersama Cegah Peredaran Narkoba
- Ulama Madura Tolak Omnibus Law, Ini Pernyataan BASSRA
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati (Wabup) Sampang Abdullah Hidayat bersama perwakilan kepala daerah lainnya berkesempatan menyampaikan keluhan kepada Deputi KSP Bidang Perekonomian secara virtual.
Keluhan dari empat kabupaten di Madura tidak jauh berbeda mengenai masalah garam dan tembakau petani. Sebab persoalan ini diduga dipicu adanya oknum yang memainkan harga tembakau dan garam.
Abdullah Hidayat mengungkapkan, ihwal persoalan tersebut pemerintah daerah tidak memiliki hak intervensi terhadap pabrikan. Pasalnya pihaknya hanya diberi izin untuk membeli dan tidak punya kewenangan untuk menentukan harga jual.
“Harapannya semoga pemerintah pusat bisa membuat Perpres atau aturan yang bisa mengatur dan mengontrol harga jual garam dan tembakau di pasar yang menguntungkan petani,” ucapnya.
Kata Abdullah Hidayat, banyak garam petani yang tidak terserap dan tidak dimasukkan ke dalam laporan hasil panen petani. Sementara garam impor masuk. Mulai garam industri hingga konsumsi. (MH)
