Ulama Madura Tolak Omnibus Law, Ini Pernyataan BASSRA

maduraindepth.com – Ulama di Pulau Garam yang tergabung dalam Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura (BASSRA) mengeluarkan penyataan penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Pernyataan itu disampaikan kepada publik setelah melakukan beberapa kajian.

Ada tiga aspek yang dikaji oleh ulama yang tergabung dalam BASSRA tersebut. Yakni aspek formal, materi dan sosial. Kajian dilakukan mencermati dinamika politik dan hukum pasca disahkan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU.


Bertempat di Pondok Pesantren (Ponpes) Assirojiyyah, Kampung Kajuk, Kelurahan Rongtengah, Sampang, KH. Rahbini didampingi oleh sejumlah ulama membacakan pernyataan sikap. Secara resmi, pada hari ini, Rabu 13 Oktober 2020 BASSRA menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja di-undangkan dalam lembaga negara.

KH Rahbini menjelaskan, alasan penolakan para ulama Madura itu berdasarkan tiga aspek yang sudah ditelaah secara mendalam dan komprehensif.

Tiga Alasan Penolakan Omnibus Law

Bassra
Para ulama di Madura yang tergabung dalam BASSRA. (Foto: RIF/MI)
  1. Aspek Formal Prosedur

KH. Rahbini menjelaskan dari aspek formal prosedur, pembentukan UU Omnibus Law Cipta Kerja telah mengabaikan aspirasi-aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena pemerintah dan DPR RI dalam proses penyusunan maupun pembahasannya kurang terbuka kepada publik.

Bahkan, lanjut dia, terkesan terburu-buru untuk mengesahkan. Padahal sedari awal sudah nyata ada penolakan secara massif dari publik.

Baca juga:  Lurah Bugih Pasang Banner Tukang Kredit dan Tagih Hutang Dilarang Masuk, Ini Alasannya

Dia menambahkan, pengesahan UU Cipta Kerja juga cacat prosedur. Pasalnya pada 5 Oktober belum ada draft final yang disepakati. Tapi pada tanggal yang sama, DPR RI sudah terburu-buru mengesahkannya.

Hal itu terbukti. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh pimpinan Baleg DPR RI di beberapa media. Dia menyatakan bahwa draft final masih dalam tahap dikoreski atau finalisasi.

2. Aspek Substansi Materi

Ditelaah dari aspek substansi atau materi, isi dalam UU Omnibu