2 Polisi Penganiaya Jurnalis Nurhadi Dituntut 1,6 Tahun Penjara

Aksi menuntut 2 terdakwa penganiaya jurnalis tempo, Nurhadi, divonis maksimal dilakukan oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) di seluruh daerah. (Foto : AJI for MI)

maduraindepth.com – Dua polisi yang menjadi terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap jurnalis Tempo di Surabaya, Nurhadi, dituntut masing-masing 1 tahun 6 bulan penjara, Rabu (1/12/2021).

Dalam sidang di PN Surabaya, jaksa penuntut umum, Winarko, juga meminta agar kedua terdakwa tersebut, Purwanto dan Firman Subkhi, ditahan.


Winarko menyatakan, dua terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 18 ayat (1) UU no.40 tahun 1999 tentang Pers, juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, serta pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 UU Pers.

Selain itu, kedua terdakwa juga diwajibkan membayar restitusi yang diajukan Nurhadi dan F, rekannya yang menjadi saksi kunci dalam perkara ini.

Pengajuan restitusi ini diajukan Nurhadi dan F melalui LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban).

Untuk Nurhadi, restitusi yang diajukan adalah sebesar Rp 13.813.000. Sedangkan untuk F, restitusi yang diajukan adalah sebesar Rp 42.650.000.

“Apabila tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 6 bulan,” kata jaksa Winarko.

Ditemui seusai persidangan, jaksa Winarko mengatakan bahwa pasal-pasal lain yang sebelumnya disebut dalam dakwaan, yakni pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan, pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan, dan pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan, tidak dimasukkan dalam tuntutan.

“Karena UU Pers ini lex specialis, sehingga tindakan penganiayaan dan pengeroyokan itu bisa dianggap sebagai bagian dari penghalang-halangan terhadap pers seperti disebutkan dalam pasal 18 UU Pers nomor 40 tahun 1999,” kata Winarko.

Baca juga:  Desak Kepolisian Usut Tuntas Kasus Kekerasan kepada Jurnalis Nurhadi

“Karena korbannya dalam perkara ini adalah jurnalis. Beda lagi kalau korbannya bukan jurnalis, maka tidak dikenai UU Pers,” sambungnya.

AJI Minta Terdakwa Divonis Maksimal

Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, Sasmito Madrim, merespon tuntutan tersebut. Dia mempertanyakan alasan jaksa tidak menjadikan status kedua terdakwa yang merupakan anggota Polri, sebagai pemberat.

“Seharusnya, status mereka sebagai anggota Polri itu dijadikan salah satu alasan pemberat. Karena yang mereka lakukan telah mencoreng institusi Polri,” kata Sasmito yang me