Usai Talk Show Apa Kabar Sampang, MDW : OPD Masih Ada Ego Sektoral

Sampang
Acara talk show yang digelar Oleh Madura Development Watch (MDW) dan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) Sampang di gedung PKPRI, Jalan Rajawali, Rabu (16/12) kemarin. (FOTO: RIF/MI)

maduraindepth.com – Madura Development Watch (MDW) dan Jaringan Kawal Jawa Timur (Jaka Jatim) menggelar talk show bersama pejabat tinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang. Kegiatan yang dikemas dengan tema ‘Apa Kabar Sampang’ digelar di gedung PKPRI Trunojoyo, Jalan Trunojoyo, Rabu (16/12).

Digelarnya talk show tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah lebih baik lagi kedepannya. Pasalnya, hingga saat ini MDW melihat masih ada ego sektoral pada jajaran perangkat daerah dalam melaksanakan program-program yang ada.


“Salah satunya adalah terdapat dua OPD yang melaksanakan program-program yang sama,” ujar ketua MDW Sampang Mohammad Tamsul saat dikonfirmasi sesuai acara talk show.

Menurut Tamsul, adanya ego sektoral tersebut berpengaruh pada anggaran yang dimiliki Pemkab Sampang. “Yang mana akan masuk pada kategori pemborosan anggaran,” tambahnya.

Dijelaskan Tamsul, talk show dilaksanakan untuk menjadi ruang diskusi publik yang ditayangkan secara langsung di berbagai media sosial. Dia mengungkapkan, terdapat beberapa tujuan terkait terlaksananya diskusi yang mengangkat tema ‘Apa Kabar Sampang, Berani Jujur Hebat’ tersebut.

Pertama adalah ingin menyampaikan koreksi secara berkala kepada pemerintah daerah. Kedua, masyarakat diberikan keleluasaan untuk bisa menilai sejauh mana kinerja pemerintah daerah selama dua tahun yang sudah berjalan.

“Kami sudah mencoba menganalisa dan terutama persoalan pergerakan APBD kita selama tahun 2018, 2019 dan 2020. Kami mengevaluasi sejauh mana perkembangan selama dua tahun ini,” katanya.

Baca juga:  Terima Penghargaan Kapabilitas APIP, Bupati: Jadi Motivasi Bagi Pemkab Sampang

Setelah mengevaluasi dari terselenggaranya talk show tersebut, lanjut Tamsul, terdapat beberapa perbaikan yang dilakukan oleh organisasi perangkat daerah (OPD). Seperti terdapat kenaikan pendapatan asli daerah (PAD) sekitar dua persen. Capaian ini, masih dikatakan stagnan, karena kenaikan dua persen tersebut belum bisa ditingkatkan lagi.

“Yang ketiga, acara ini menjadi ruang publik, bukan hanya ruang bagi kami di MDW dan Jaka Jatim. Apabila terdapat persoalan kinerja dan tata kelola pemerintahan ini bagaimana caranya kita awasi secara bersama-sa